Mataram (NTBSatu) – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 kembali menuai sorotan. Kegagalan sistematis dalam manajemen keberangkatan, membuat puluhan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kota Mataram harus menelan kekecewaan mendalam.
Penyebabnya bukan hanya soal visa, melainkan juga daftar manifes yang tidak kunjung terbit hingga detik-detik terakhir.
Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, kloter ketiga yang berangkat pada 4 Mei terdiri dari 379 orang. Termasuk 37 lansia berusia 70–79 tahun, enam orang berusia 80–82 tahun, dan empat petugas.
Dari kuota 393 kursi pesawat, 14 kursi justru kosong akibat ketidaksiapan administrasi.
Mirisnya, sekitar 50 lebih JCH terpaksa kembali ke rumah masing-masing setelah menginap di Asrama Haji Embarkasi Lombok.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Mataram, H. Kasmi, beralasan keterlambatan terjadi bukan karena visa. Melainkan karena manifes belum terbit.
“Kursi yang seharusnya mereka tempati akhirnya diisi oleh JCH kloter sembilan yang dokumennya sudah lengkap,” ujarnya, Selasa, 6 Mei 2025.
Tanggapan DPRD dan Pemkot Mataram
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, HM Zaini, tidak menutupi kekesalannya. Ia menyebut pelaksanaan haji tahun 2025 sebagai yang paling kacau daripada tahun-tahun sebelumnya.
“Kacau dari awal, visa bermasalah, kloter tidak jelas. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menjadi beban psikologis bagi jemaah, terutama para lansia,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari warga yang merasa tidak mendapat informasi yang memadai sejak awal. Persiapan rohani dan materiil telah dilakukan sejak April, namun mereka justru dibuat bingung dan gelisah karena kurangnya transparansi dari Kanwil Kemenag.
Anggota Komisi I DPRD lainnya, Mita Dian Listiawati, bahkan menyinggung bahwa anggota keluarganya sendiri batal berangkat karena visanya tak kunjung terbit.
“Sudah zikir, rowahan, persiapan fisik. Tapi apa daya, karena sistem yang amburadul, mereka gagal berangkat,” sesalnya.
Ia juga menyoroti pemisahan kloter yang memisahkan lansia dari pendamping atau muhrimnya.
Pernyataan serupa dilontarkan Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, yang mengakui adanya masalah koordinasi antar instansi.
“Evaluasi mendalam dan penataan ulang sistem mutlak akan kita lakukan, agar kekacauan semacam ini tidak kembali terjadi pada calon jemaah di masa mendatang,” pungkasnya. (*).
