Sistem Elektronik Pemkot Diserang Ratusan Ribu Peretas, DPRD Mataram Desak Perbanyak SDM Teknologi Informasi
Mataram (NTBSatu) – Komisi I DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota (Pemkot), untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi. Hal ini menyusul kerentanan sistem elektronik yang Dinas Komunikasi dan Informatika kelola.
Sebab, krisis SDM menjadi kendala utama dalam mengamankan 165 sistem elektronik milik Pemkot Mataram, Sehingga, menyebabkan mendapat serangan siber hingga 138.000 setiap hari.
Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Baiq Zuhar Parhi menyoroti ketimpangan komposisi pegawai yang saat ini. Lebih banyak tenaga administrasi daripada teknis.
Ia menyayangkan, rekrutmen pegawai di lingkup Pemkot Mataram selama ini lebih banyak menyasar tenaga administratif. Menurutnya, pegawai seperti itu kurang memiliki inisiatif strategis dan keahlian teknis khusus.
“Yang dibutuhkan Pemerintah Kota Mataram itu kan lebih banyak tenaga teknis. Bukan sekadar administrasi,” tegasnya kepada NTBSatu, Senin, 2 Februari 2026.
Menurutnya, alasan kekurangan SDM seharusnya tidak lagi menjadi lagu lama bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaklumi kinerja yang tidak maksimal. Ia melihat, ada ketidaksesuaian antara jumlah pegawai yang terus bertambah dengan kebutuhan kompetensi di lapangan.
“Rata-rata keluhannya kurang SDM terus. Padahal setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah pegawai,” ungkapnya.
Zuhar menekankan, ketergantungan pada tenaga administrasi tidak akan menyelesaikan masalah pada OPD yang membutuhkan keahlian spesifik. Seperti, keamanan siber atau persandian.
“Jika formasi yang diterima setiap tahunnya hanya berkutat pada urusan surat-menyurat, maka kekosongan jabatan strategis (tenaga ahli) akan terus terjadi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar anggaran pelatihan diperbesar. Hal ini penting untuk meningkatkan kapasitas pegawai yang sudah ada, agar mereka memiliki kemampuan mumpuni.
Ia berharap, persoalan ini menjadi evaluasi serius bagi Pemkot Mataram dalam memetakan kebutuhan riil pegawai. Sehingga, sistem pemerintahan tidak lagi rapuh akibat absennya tenaga ahli teknis di posisi krusial. (Salsa)
