Penggabungan Sejumlah OPD, Pemprov NTB Hemat Rp200 Miliar per Tahun

Mataram (NTBSatu) - Langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera terealisasi. Langkah ini merupakan bagian dari penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perampingan OPD tersebut sedang dibahas di DPRD NTB. Dalam Raperda tersebut, sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB akan dihilangkan dan digabung. Demikian sejumlah posisi jabatan struktural juga terancam hilang. Sejumlah OPD yang mengalami penggabungan di antaranya, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Ketiganya menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag). Juga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Serta, beberapa OPD lainnya. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Nursalim mengatakan, sebagaimana tujuan awal perampingan OPD yaitu penghematan atau efisiensi anggaran. Karenanya, imbas perampingan ini, ke depan Pemprov NTB akan menghemat anggaran sekitar Rp200 miliar per tahun. Angka ini merupakan estimasi, mengacu pada jumlah jabatan struktural eselon II dan III yang terancam hilang. “Menurut perhitungan kasar kami penghematan ini mencapai sekitar Rp200 milliar per tahun,” kata Nursalim, Rabu, 23 April 2025. Pos anggaran yang bisa dihemat dari perampingan OPD ini meliputi anggaran belanja pegawai. Seperti tunjungan jabatan, tunjangan operasional, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “TPP Kepala OPD itu berkisar antara Rp20 juta sampai Rp25 juta per bulan,” ucap Nursalim. Kemudian yang paling besar adalah penghematan di biaya operasional. Seperti operasional kantor yang melekat di jabatan eselon II dan III. Selanjutnya, penghematan pada penggunaan fasilitas kantor. Seperti biaya pemeliharaan, penghematan sarana dan prasaranan pendukungnya. Lalu, penggunaan air, listrik, dan pemeliharaan kantor menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan. Termasuk, pemeliharaan kendaraan. “Sekali lagi jumlah itu hanya estimasi. Untuk riilnya memang belum kita fikskan berapa anggaran yang dihemat, karena perlu disandingkan datanya. Tapi ini hanya estimasi. Sesuai sambutan Pak Gubernur kita akan menekan gaji pegawai itu secara bertahap,” jelas Nursalim. Anggaran untuk Program Prioritas Anggaran dari penghematan ini, tegas Nursalim, akan untuk program prioritas lainnya. Seperti ketahanan pangan, pertanian, dan sebagainya. “Maka programnya kita tarik dulu nanti kita alokasikan lagi berdasarkan prioritas. Itu bentuk penghematan. Tetapi riilnya harus dihitung secara detail,” tegasnya. Dengan jumlah penghematan ini, Nursalim optimis ke depan Pemprov NTB akan mencapai target maksimal belanja pegawai 30 persen tersebut. “InsyaAllah yakin kita bisa mencapai itu dan memang itu harus kita patuhi. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, belanja pegawai harus bisa ditekan 30 persen per tanggal 1 Januari 2027. Apapun strateginya. Maka inilah salah satu strategi yang ditetapkan Gubernur NTB melalui restrukturisasi,” jelasnya. Ratusan Pejabat Terancam Kehilangan Jabatan Lebih lanjut, apabila Raperda tersebut disetujui, terjadi perubahan jumlah jabatan di lingkup Pemprov NTB. Perkiraannya, kata Nursalim, jumlah jabatan struktural berkurang atau selisih dengan jumlah sebelum perampingan sebanyak 194 jabatan. Sebagaimana tercantum dalam Raperda tersebut. “Ini masih perkiraan, belum final. Siapa tahu nanti mungkin ada perubahan setelah pembahasan di DPRD NTB,” kata Nursalim, Rabu, 23 April 2025. Jabatan yang berkurang, baik pada perangkat daerah, rumah sakit atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau eselon I sebanyak satu perangkat daerah. Tidak ada perubahan baik sebelum atau setelah perampingan OPD. “Sementara JPT Pratama atau eselon II berkurang atau selisih sebanyak tujuh jabatan. Sebelum perampingan ada 53 pejabat eselon II, kemudian setelah perampingan ada 46,” jelas Nursalim. Berikut jumlah jabatan struktural perangkat daerah di lingkup Pemprov NTB jika DPRD menyetujui Raperda perampingan OPD: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau eselon I sebanyak 1 perangkat daerah. Kemudian, JPT Pratama (eselon II) pada perangkat daerah sebanyak 48 jabatan. Di rumah sakit sebanyak 5 jabatan. Sehingga, total JPT Pratama sebanyak 53 jabatan. Jabatan administrator atau eselon III sebanyak 284. Tersebar di perangkat daerah sebanyak 179 jabatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 92 jabatan. Serta, rumah sakit sebanyak 13 jabatan. “Sementara jabatan pengawas atau eselon IV sebanyak 392 jabatan. Terdiri dari jabatan pengawas pada perangkat daerah sebanyak 111, UPT 278 dan rumah sakit sebanyak 3 jabatan,” jelas Nursalim. Perkiraan Jumlah Pejabat Nursalim menjelaskan, jika DPRD NTB menyetujui, maka dipastikan ada perubahan jumlah jabatan struktural lingkup Pemprov NTB. Dari perkiraan jumlah jabatan setelah perampingan, JPT Madya tetap 1. Sementara, JPT Pratama ada perubahan menjadi 46 jabatan. Tersebar di 41 pada perangkat daerah dan rumah sakit sebanyak 5 JPT Pratama. Sementara pada administrator menjadi 151 jabatan pada perangkat daerah, UPT 54 jabatan dan rumah sakit 13 jabatan. Kemudian, pengawas totalnya menjadi 271 jabatan. Tersebar di 112 jabatan perangkat daerah, UPT menjadi 156, dan rumah sakit 3 jabatan pengawas. (*)