Mataram (NTBSatu) – Yayasan Kesultanan Dompu (YKD) sampaikan kritik kepada Pemprov NTB atas penggunaan istilah “Sasambo” atau Sasak, Samawa, Mbojo, dalam pemberitaan.
Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Nursalim, mengumumkan rencana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, yaitu Dinas Kebudayaan.
Dalam pernyataan yang diberitakan Media NTBSatu, Nursalim menyebut “Karena kita akan mencoba angkat kembali kekhasan budaya kita. Yakni Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo).”
Ketua Yayasan Kesultanan Dompu (YKD), H. Syaiful Islam menegaskan, penggunaan istilah Sasambo tidak hanya keliru, tetapi juga menyakiti identitas budaya masyarakat Dompu.
“Mbojo itu bisa kita maknai sebagai Bima. Tapi Mbojo tidak bisa kita maknai sebagai Dompu. Orang Dompu dalam sejarah dan budayanya tidak pernah mengenal istilah Mbojo. Jika istilah Mbojo dianggap mewakili Dompu dan Bima, itu kesalahan besar. Pejabat pemprov perlu belajar sejarah. Ini mencederai nurani orang Dompu,” jelas Syaiful.
Di samping itu, Syaiful mengapresiasi niat baik Pemprov NTB dalam membentuk Dinas Kebudayaan. Ia mengingatkan, ketidakpahaman terhadap budaya justru dapat mengerdilkan sejarah dan identitas masyarakat Dompu.
“Niat Pemprov itu baik, kami hargai. Tapi jika dasarnya sudah keliru, Dinas Kebudayaan ini bisa menjadi alat yang justru mempersempit sejarah budaya Dompu. Pahami dulu dengan baik agar tidak terjadi disorientasi,” katanya.
Persoalan ini bukan pertama kalinya. Yayasan Kesultanan Dompu (YKD) sebelumnya telah menyampaikan keberatan terkait istilah Sasambo kepada Komisi V DPRD Provinsi NTB dalam pembahasan Ranperda Pemajuan Kebudayaan.
“Kami sudah sampaikan ke kawan-kawan DPRD NTB. Mereka memahami dan mengoreksi Ranperda saat itu. Tapi kenapa istilah ini muncul lagi?” keluh Syaiful.
YKD berharap, Pemprov NTB segera meninjau ulang penggunaan istilah tersebut dan berdialog dengan pihak-pihak terkait demi menjaga kemurnian sejarah dan budaya Dompu. (*)
