Mataram (NTBSatu) – Sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB masih lowong. Saat ini, jabatan-jabatan itu diisi Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt).
Kekosongan sejumlah jabatan tersebut menjadi sorotan pemimpin terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, Lalu Muhamad Iqbal.
Lalu Muhamad Iqbal melalui Ketua Tim Transisinya, Adhar Hakim membeberkan, banyaknya jabatan kosong terutama pada tingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi persoalan utama yang mesti pihaknya selesaikan.
Dalam hal ini, Iqbal berencana mendatangkan orang luar NTB untuk mengisi beberapa posisi pada jabatan kosong tersebut.
“Seperti yang Pak Iqbal sebutkan (berpotensi mendatangkan orang luar NTB, red),” kata Adhar Hakim kepada NTBSatu, Sabtu, 15 Februari 2025, Malam.
Alasan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki ini mendatangkan orang luar NTB, yaitu untuk mempercepat akselesari sesuai agenda utamanya. Misalnya, meritokrasi.
Iqbal dalam kepemimpinannya, ingin menghadirkan birokrasi yang sehat. Jauh dari jual-beli jabatan ataupun lobi-lobi politik, hanya untuk kepentingan golongan tertentu.
“Tidak lama itu. Jika semuanya sudah siap, akan kembali lagi dengan pola kaderisasi birokrasi sesuai Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada,” jelas Adhar Hakim.
Mengenai pada OPD mana saja akan diisi oleh orang dari luar NTB tersebut, mantan Kepala Ombudsman NTB ini tidak bisa merincikannya. Namun yang jelas jumlahnya tidak banyak.
“Yang jelas tidak banyak dan kita belum bisa sebut pada OPD mana saja,” ujarnya.
Sekitar 3 OPD Jadi Incaran
Informasi yang NTBSatu terima, orang luar NTB tersebut akan mengisi sebanyak tiga sampai empat Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Sebut saja salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Termasuk, jabatan Sekretaris Daerah.
“Kalau itu, kita belum bisa sebut pada OPD mana saja (akan ditempat orang luar NTB, red),” ucapnya.
Demikian ketika menyinggung sosok orang luar NTB yang akan didatangkan, Adhar Hakim juga tidak bisa membeberkannya. Termasuk berasal dari daerah mana orang tersebut.
“Maaf, belum bisa saya jawab kalau itu. Karena wilayah kewenangannya Pak Iqbal,” tutur Adhar Hakim.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi NTB, Yusron Hadi mengatakan, sebanyak 13 jabatan strategis di Pemprov NTB alami kekosongan.
Adapun beberapa jabatan yang lowong tersebut di antaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Samsul Rizal, menjadi salah satu pejabat yang resmi pensiun pada 1 September 2024 kemarin.
Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Mohammad Rum. Serta, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN karena mengikuti Pilkada Kota Bima dan Lombok Barat.
Pejabat eselon II lainnya adalah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB.
Begitupun di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Serta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), juga mengalami kekosongan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kepala Dinas ESDM. Serta, Staf Ahli Gubernur, dan tiga Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB (*)
