Daerah NTBPemerintahan

Dukungan Warga Mengalir, Jalan Tol Lembar – Kayangan Jadi Pilihan Utama

Mataram (NTBSatu) – Diskusi hangat terkait pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) dan Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) atau Tol Lembar – Kayangan, mencuat setelah akun Facebook Lombok Friendly mengunggah sebuah pertanyaan pada Sabtu, 18 Januari 2024:

“Jika Anda boleh memilih, lebih penting membangun jalan Tol Lembar – Kayangan atau jembatan penghubung Pulau Lombok dengan Sumbawa?,” bunyi pertanyaan dalam unggahan akun tersebut.

Melihat kolom komentar, mayoritas warganet lebih mendukung pembangunan jalan tol Lembar-Kayangan.

Menurut mereka, tol ini menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di jalur Mataram – Lombok Timur serta mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Jalan tol lebih penting karena kemacetan di jalur Mataram – Lotim kerap terjadi. Kalau untuk penyebrangan Lombok-Tano masih bisa dengan kapal feri,” ujar seorang warga net melalui akun @rifqi.

Sementara akun @Nadi Wijaya, misalnya, menilai pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa terlalu rumit secara teknis dan mahal.

“Kondisi laut di lokasi tersebut sangat ekstrem dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Membangun jembatan di atas perairan seperti ini membutuhkan dana besar dan teknologi canggih. Akan lebih realistis jika anggaran untuk peremajaan armada kapal roro yang lebih besar dan modern,” jelasnya.

Studi Kelayakan dan Tantangan Biaya

Proyek pengembangan jalan tol port to port ini kini memasuki tahap studi kelayakan. Jika terealisasi, biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp1,9 triliun.

Namun, ada yang mempertanyakan apakah tol menjadi solusi paling efektif.

Selain jalan tol, ada warganet yang mengusulkan alternatif berupa bypass. Ia menganggap, infrastruktur ini lebih inklusif karena bisa digunakan oleh semua jenis kendaraan, termasuk roda dua.

“Kalau jalan tol hanya dinikmati kendaraan roda empat ke atas. Bypass lebih masuk akal karena semua kendaraan bisa melintas. Tapi ingat, bypass tidak boleh untuk kegiatan nyongkolan,” tegas salah satu warganet @jazirahjamilah.

Perdebatan ini mencerminkan beragam kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur transportasi di NTB. Harapannya, pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kajian yang komprehensif, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, teknis, dan dampak sosial. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button