Jakarta (NTBSatu) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di kawasan perairan Tanggerang, Banten semakin lama semakin absurd.
Menurutnya, tidak satu tindakan yang lebih terarah dilakukan oleh pemerintah. Seolah pemerintah menunggu redanya opini publik.
“Begitu public opinion mendesak kejelasan atau klarifikasi minimal, justru yang berlangsung malah public relation. Public opinion akhirnya dihalangi public relation,” kata Rocky sebagaimana dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu, 12 Januari 2025.
Ia menerangkan bahwa public relation adalah isu atau keterangan dari pihak yang merasa tertuduh bahwa itu bukan mereka. “Dalam hal ini adalah Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2),” sambung mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia ini.
Rocky Gerung menegaskan, pemerintah harus cepat melakukan riset ilmiah untuk membongkar kasus pagar laut misterius itu. Hasil riset itu, baginya, bisa mengeluarkan satu temuan yang jelas dan membatalkan simpang siur informasi yang berkembang saat ini.
“Harusnya sudah ada keterangan akademis untuk membatalkan seluruh dalil dari pihak yang mengatakan kalau pagar itu dibangun untuk menghalangi abrasi atau memecah gelombang,” pungkasnya.
Ia kemudian menambahkan, persepsi publik sudah terbentuk bahwa pagar itu ditanam oleh koorporasi atau dipasang oleh PIK 2. Persepsi itu terkait dengan kegiatan yaitu penggusuran lahan penduduk.
“Supaya tidak disinformasi, pemerintah harus membentuk tim independen untuk menelusuri, agar publik tau di belakang pagar itu ada kepentingan politik apa, ada kepentingan ekonomi apa,” tandas pria yang dijuluki Presiden Akal Sehat itu.
Lebih lanjut, kata Rocky, setelah disegel aktivitas pemagaran itu, harus ada keterangan publik kenapa disegel pemerintah. Karena itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki public relation yang baik, yang memungkinkan orang percaya ada penyelesaian yang adil.
“Setelah segel menyegel, langkahnya apa? Bukan mengatakan nanti kita tunggu langkahnya, sampai 20 hari. Ini adalah kedaruratan opini publik, kedaruratan informasi,” ucapnya.
Simpang Siur Informasi Pemilik Pagar Laut
Sebagai informasi, di tengah upaya Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar dalang pembuat pagar bambu setinggi 6 meter itu, warga Pantura tiba-tiba membuat pengakuan. Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengklaim pagar laut tersebut merupakan ulah mereka.
Koordinator JRP Sandi Martapraja mengatakan, pagar itu dibangun oleh masyarakat setempat yang merupakan perkumpulan nelayan. Tujuannya adalah mitigasi bencana tsunami dan abrasi.
“Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” kata Sandi di Tangerang, Sabtu, 11 Januari 2025, mengutip Antara.
“Kedua, mencegah abrasi, mencegah pengikisan tanah di wilayah pantai yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman. Kemudian mitigasi ancaman tsunami, meski tidak bisa sepenuhnya menahan tsunami,” bebernya.
Akan tetapi, klaim JRP itu bertentangan dengan nelayan lain di pesisir laut. Laporan warga yang resah juga menjadi titik awal pemerintah bergerak.
Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan merespons bahwa secara sah dan jelas belum ada yang berani memastikan siapa orang yang bertanggung jawab atas pagar misterius itu.
“Semua termasuk saya masih sebatas dugaan bahwa itu ada kaitannya dengan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Namun kalau dilihat dari lokasinya memang berhimpitan dengan lokasi PIK 2. Tapi kalau dari luasan resmi itu tentu diluar lokasi PIK,” ungkapnga kepada NTBSatu, Sabtu, 11 Januari 2025.
Politisi asal Sumbawa itu kembali menegaskan, siapapun yang punya pagar itu, harus dipastikan untuk dibongkar.
“Semoga dalam masa tunggu ini bisa kita segera temukan siapa sebenarnya dalang dari pagar itu,” ujarnya. (*)
