Mataram (NTBSatu) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin dalam evaluasi triwulan I kinerja pada 2 Oktober 2024 lalu. Termasuk skema penanganan tenaga honorer di Pemprov NTB.
“Kemendagri meminta kita antisipasi terkait dengan bagaimana skema penanganan tenaga honor menjelang berakhirnya tahun 2024 harus sudah tuntas,” kata Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Lalu Hamdi.
Pemprov NTB melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, mengaku optimis mengatasi masalah penanganan tenaga honorer ini.
“InsyaAllah dengan skema penerimaan CPNS dan PPPK tahun ini persoalan tenaga honorer bisa teratasi,” kata Yusron kepada NTBSatu, Minggu, 6 Oktober 2024.
Untuk menyelesaikan tenaga honorer yang ada di Pemprov NTB, lanjut Yusron, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan KemenPAN RB dan BKN. Hal ini untuk memastikan semua tenaga honorer bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024.
“Untuk CPNS pendaftarannya sudah tutup. Sementara PPPK, pendaftaran gelombang 1 mulai 1 Oktober kemarin. Gelombang 2 mulai tanggal 1 Novermber mendatang,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Pemprov NTB membukan formasi CPNS 2024 hanya 140 formasi. Rinciannya, 70 formasi untuk tenaga kesehatan dan 70 formasi untuk tanaga teknis.
Sementara itu, untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemprov NTB membuka 360 formasi.
Rinciannya, 130 formasi untuk jabatan fungsional guru. Kemudian, 55 formasi jabatan fungsional kesehatan, dan 175 formasi terdiri dari jabatan fungsional teknis dan jabatan pelaksana.
“Seluruh Tenaga Honorer Kategori (THK) II, Tenaga Non ASN database BKN, Tenaga non-ASN non-database BKN dan Lulusan PPG lingkup Pemprov NTB diberikan kesempatan untuk ikut seleksi PPPK 2024,” jelas Yusron. (*)
