Pemprov NTB Tetapkan Tiga Pilar Strategis 2026, Gubernur Iqbal: Kemiskinan Harus Diselesaikan dari Akarnya
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memantapkan arah pembangunan 2026, melalui tiga pilar strategis. Yakni, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan sektor pariwisata.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memaparkan langsung strategi tersebut dalam rapat pimpinan Polda NTB di Gedung Sasana Dharma, Jumat, 20 Februari 2026.
Iqbal menegaskan, kepala daerah tidak hanya menjalankan program daerah, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, kebijakan yang Pemprov jalankan harus selaras dengan agenda nasional dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kemiskinan Jadi Agenda Utama
Menurut Iqbal, kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar di NTB. Saat ini, angka kemiskinan mendekati 12 persen atau sekitar 720 ribu jiwa dari total hampir 6 juta penduduk.
Sebanyak 106 desa tercatat dalam kategori miskin ekstrem. Sementara itu, lebih dari 300 desa lainnya masih memiliki kantong kemiskinan dengan persentase penduduk miskin di atas 20 persen.
“The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” tegasnya.
Melalui program Desa Berdaya, Pemprov NTB menargetkan penanganan 40 desa per tahun. Pada 2026, sekitar 7.000 kepala keluarga menjadi prioritas intervensi.
Program diawali dengan verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran. Selanjutnya, setiap keluarga akan mendapat pendampingan untuk mengembangkan potensi usaha dengan target pendapatan minimal Rp1 juta per bulan.
Kejar Tergat Ketahanan Pangan
Selain kemiskinan, Pemprov NTB mempercepat penguatan ketahanan pangan sebagai pilar kedua pembangunan.
Pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki minimal satu greenhouse untuk menjaga stabilitas produksi sayur dan cabai sepanjang tahun. Kebijakan ini juga untuk merespons lonjakan harga komoditas yang kerap terjadi akibat ketidakseimbangan pasokan.
“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” ujar Iqbal.
Pemprov NTB menargetkan pada Juli mendatang kebutuhan pokok strategis seperti sayur, telur, dan ikan sudah terpenuhi sepenuhnya.
Skema pembiayaan diperkuat melalui Bank NTB Syariah yang menyiapkan dana KUR Rp30 miliar untuk sektor produktif, serta tambahan pembiayaan bagi PMI dan buruh migran.
Pariwisata Jadi Motor Ekonom
Pada sektor pariwisata, Pemprov NTB menargetkan peningkatan kunjungan melalui penguatan konektivitas dan penyelenggaraan event besar. Agenda nasional dan internasional, seperti MotoGP serta Pocari Sweat Run kembali dijadwalkan tahun ini.
Iqbal menilai, wisatawan domestik memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi lokal. Sebab, belanja mereka langsung menyentuh UMKM dan sektor informal.
Namun, ia juga menekankan pentingnya kepastian prosedur dan biaya dalam penyelenggaraan event.
“Bagi pelaku usaha, yang terpenting adalah kepastian prosedur dan kepastian biaya. Kalau itu jelas, mereka bisa memasukkannya dalam perencanaan usaha,” ujarnya.
Jaga Lingkungan dan Destinasi
Pemprov NTB juga menyoroti keamanan destinasi wisata, khususnya di kawasan Selatan yang masih menghadapi persoalan pencurian infrastruktur penerangan.
“Kalau hari ini kita pasang lampu, besok kabelnya sudah tidak ada atau baterainya hilang. Ini jadi tantangan serius,” ungkapnya.
Selain itu, pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) turut menjadi perhatian. Pemprov bersama DPRD NTB mempercepat penyusunan Perda, agar praktik pertambangan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita,” tegas Iqbal.
Dengan integrasi tiga pilar tersebut, Pemprov NTB optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 akan berjalan lebih inklusif, menekan angka kemiskinan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. “Apa pun keberhasilan yang kita capai nanti, itu adalah keberhasilan kita bersama,” tutupnya. (Andini)
