Mataram (NTBSatu) – Seperti sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi kinerja dan kepemimpinan Pj Gubernur NTB Hassanudin.
Hal itu mengacu pada ketentuan Kemendagri, Pj gubernur terpilih akan menjalani evaluasi kinerja setiap tiga bulan. Tujuannya untuk memastikan apakah jabatan yang bersangkutan diperpanjang dengan orang yang sama atau terjadi pergantian. Tergantung kinerjanya selama menjabat.
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, evaluasi Hassanudin merupakan pertama kalinya sejak menjabat sebagai Pj gubernur.
“Ini evaluasi triwulan pertama untuk Pj gubernur,” kata Hamdi, Jumat, 20 September 2024.
Mulanya, jadwal evaluasi Hassanudin seharusnya berlangsung pada 26 September 2024 mendatang. Namun, Pemprov NTB meminta jadwalnya mundur, mengingat dalam persiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 27 hingga 29 September 2024.
“Sedang kita ajukan pengunduran, supaya tidak bentrok dengan MotoGP, karena banyak tamu-tamu nanti (yang hadir di MotoGP),” jelas Hamdi.
Hamdi mengaku, pihaknya sedang menyiapkan dokumen dan bahan evaluasi untuk Pj Gubernur NTB. “Kita sedang mempersiapkan bahan-bahannya. Sekarang sudah mencapai 95 persen,” ujarnya.
Evaluasi kinerja ini langsung oleh tim evaluator dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Adapun yang menjadi poin-poin evaluasinya adalah terkait kinerjanya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Selain itu, Hassanudin juga harus mempresentasikan secara langsung apa yang ia lakukan untuk NTB selama tiga bulan pertama kepemimpinannya. Termasuk capaian apa saja yang sudah ia lakukan selama ini.
Dalam hal ini, ada 10 poin yang harus ia presentasikan. Di antaranya, terkait masalah kesehatan, stunting, inflasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kemudian, program unggulan, pengangguran, penyerapan anggaran, perizinan, dan pelayanan publik,” pungkas Hamdi. (*)
