Lombok Timur (NTBSatu) – Realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur nampak belum memuaskan, jelang berakhirnya triwulan ketiga 2024.
Sebab, realisasi PAD Lombok Timur per Selasa, 17 September 2024 baru mencapai Rp319.151.719.764. Realisasi itu baru 54,28 persen dari target total PAD Rp587.940.308.000 pada 2024.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur menjadi penyumbang terbesar sementara dalam realisasi tersebut. Yaitu sebanyak Rp139.284.348.469.
Kemudian di posisi kedua, RSUD dr. Soedjono Selong dengan kontribusi Rp77.394.449.648. Lalu posisi ketiga, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dengan realisasi Rp67.149.497.526. Kemudian, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Adapun, sektor yang berkontribusi dalam realisasi itu berupa pajak daerah sebanyak Rp61.711.347.787. Lalu, retribusi daerah sebanyak Rp33.488.719.809.
Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp17.001.660.225. Lalu sisanya sebesar Rp206.949.991.944, berasal dari realisasi PAD lainnya yang sah.
Sebelumnya, Pemkab Lombok Timur menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingginya potensi korupsi atau kebocoran PAD pada sektor galian C di daerah tersebut.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Muksin mengatakan, pihaknya segera akan memenuhi rekomendasi KPK terkait optimalisasi penyerapan PAD di sektor tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Pemkab Lombok Timur.
Salah satunya, dengan menyediakan jembatan timbang di wilayah perbatasan untuk angkutan material tambang.
“Artinya dengan jembatan timbang ini jumlah tambang yang keluar dan pembayarannya lebih faktual secara tonasi. Tidak lagi hitungannya per truk, yang bisa saja overload,” kata Muksin.
Ia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menganggarkan pengadaan jembatan timbang di jalan utama perbatasan Lombok Timur dengan Lombok Tengah itu. Nilainya pun ditaksir mencapai Rp800 juta.
Adapun total realisasi PAD Lombok Timur dari sektor tambang MBLB pada 2023 hanya Rp16 miliar, dari ekspektasi PAD sekitar Rp50 miliar. (*)
