Mataram (NTB Satu) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Iswandi menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram.
Rapat yang dihelat pada Selasa, 6 Juni 2023 itu mengusung tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NTB”.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan, angka kemiskinan di NTB ditentukan oleh dua hal, mindset (pola pikir) dan data yang belum valid.
“Desil yang sebenarnya tidak mendapatkan bantuan justru mendapatkan bantuan, sehingga diperlukan keakuratan data yang valid,” ujar Sitti Rohmi.
Menurutnya, target 9 persen hingga saat ini masih belum terpenuhi sesuai harapan, karena bantuan yang tidak tersalurkan dengan akurat.
“Seharusnya data-data tersebut bisa didapatkan melalui musyawarah desa yang tersebar di desa atau kelurahan dan dusun. Harapan ke depannya, kita terus berbenah dalam hal data sehingga pemberian-pemberian bantuan terhadap kemiskinan bisa tepat sasaran dan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Provinsi NTB,” tambahnya.
Sementara, Iswandi menyebut, tugas kepala daerah terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termaktub dalam Inpres No. 4 Tahun 2022. Di mana gubernur melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota mengenai sasaran yang tepat terhadap penyandang kemiskinan ekstrem melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Baca Juga:
- 99 Persen Tambak Udang di NTB Ilegal, Koordinasi Pemprov Dinilai Lemah
- Pemprov NTB Pastikan Perlindungan Korban Kasus “Walid Lombok”
- Digagas Ustaz Adi Hidayat, Prabowo Luncurkan Gerakan Indonesia Menanam
- Diduga Tekan Warga hingga Bunuh Diri, Eks Kapolsek Kayangan dan Anggotanya Disidang Etik
Selanjutnya tim ini melakukan penyiapan data yang akurat berdasarkan nama dan alamat melalui musyawarah desa.
“Disertai penandatanganan berita acara per desa atau kelurahan agar bantuan benar-benar tersalurkan pada penerima yang berhak atau penyandang kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Ia menjelaskan terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, di antaranya belum ada kesepahaman hasil verifikasi dan validasi (veri-vali) data kemiskinan ekstrem Provinsi dan kabupaten/kota, kemudian intervensi program penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran, dan pola pikir masyarakat yang masih senang menerima program bantuan penanggulangan kemiskinan.
Karena itu, menurutnya dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan beberapa rencana tindak lanjut untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu: 1) Penyusunan kebijakan dan regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan; 2) Validasi data level desa (database kemiskinan/single data) yang dijadikan sebagai acuan data kemiskinan perangkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi); 3) Program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan perangkat daerah tepat sasaran mengacu pada data P3KE; 4) Komitmen kabupaten/kota untuk melakukan veri-vali data P3KE yang berjumlah 176.029 jiwa menggunakan aplikasi Android yang disediakan Pemerintah Provinsi NTB; 5) Membangun kemitraan melalui gerakan multi pihak antara pemerintah dan non-pemerintah; 6) Veri-vali ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan penyaluran bantuan seperti BPJS, PKH, dan lain-lain. (MKR)
