Mataram (NTBSatu) – Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu, penyidik Kejari Mataram akhirnya menahan dua tersangka dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tahun 2020-2021.
Kasi Intel Kejari Mataram, Muhammad Harun Al Rasyid mengatakan, dua tersangka yang ditahan adalah pimpinan BRI Unit Kebon Roek inisial SAK dan satu staf inisial SHB.
“Iya, sudah dua kami tahan kemarin,” katanya kepada NTBSatu, Kamis, 16 Mei 2024.
Kini keduanya telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Dua tersangka itu akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.
“Ini (penahan) untuk kepentingan penyidikan,” ucapnya.
Sebelumnya, penyidik penetapan tiga tersangka dalam kasus dengan kerugian negara Rp2,2 miliar ini. Selain SAK dan SHB, jaksa juga menetapkan pihak bank berinisial IWAK sebagai tersangka.
Saat ini, IWAK masih berkeliaran. Diakui Harun, pihaknya belum menahannya. Saat disinggung alasannya, Harun mengaku belum bisa menjelaskan secara detail. Yang jelas, untuk kepentingan penyidikan.
“Kepentingan penyidikan,” ujarnya.
Berita Terkini:
- Ini 3 Waktu Terbaik untuk Beli dan Jual Emas Menurut Pakar, Ada Bocoran Bulan Krusial
- Dewan Soroti Pembentukan BUMD NTB Capital: Harus Berdampak untuk Masyarakat
- Bantah Pernyataan Pemkot Bima, Rafidin Tegaskan 28 Tambak Udang Tak Miliki IPAL
- 5 Ekor Sapi Mati di Pelabuhan Gili Mas, Sebagian Mulai Sakit, Antrean Truk Menumpuk
- Merasa Tak Disayang, Anak SMP di Lombok Timur Coba Akhiri Hidupnya
Sebagai informasi, dugaan korupsi penyaluran KUR BRI Unit Kebon Roek ini diduga bermasalah tahun 2020-2021. Ketiga tersangka dinilai bekerja sama untuk mengatur agar dana KUR bisa dicairkan.
IWAK bertugas mengumpulkan calon penerima. Namun, nama-nama yang dikumpulkan itu tidak memiliki usaha. Padahal, seharusnya KUR disalurkan kepada para pelaku UMKM.
Ketiga tersangka kemudian bersekongkol untuk mencairkan pinjaman dengan nominal yang berbeda.
Setelah uang berhasil dicairkan, ketiganya tidak menyalurkannya ke penerima yang diajukan, dan digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Akibatnya, cicilan uang pinjaman tidak disetor, karena para penerima tidak pernah merasa memiliki utang.
Saat diusut, penyidik Kejari Mataram menemukan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Salah satunya hasil audit internal pihak perbankan. Di sana, jaksa menemukan angka kerugian sebesar Rp4 miliar. Angka itu dari penerima KUR sebanyak 112 orang, dengan nominal pencarian berbeda-beda. (KHN)
