Mataram (NTBSatu) – Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kemendikbudristek mengakui bahwa Indonesia saat ini sedang kekurangan guru SMK. Hal ini juga terlihat di NTB, dalam setiap rekrutmen guru yang dibuka, tidak semua formasi guru SMK terisi. Bahkan, terdapat formasi yang sama sekali tidak ada pendaftarnya.
“Indonesia kekurangan banyak sekali guru SMK dan kebutuhannya hingga 2029 mendatang sekitar 350 ribu orang,” ungkap Kepala BPPT Kemendikbudristek, Anton Rahmadi dikutip dalam rilis resminya, Minggu, 3 Maret 2024.
Melihat situasi tersebut, BPPT Kemendikbudristek akan melakukan hilirisasi calon guru SMK yang dimulai tahun ini. Program itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan guru SMK dan sebagai antisipasi guru yang sudah pensiun.
“Sebetulnya, kami telah menjaring calon guru SMK kurang lebih sebanyak 100 orang per tahun. Tetapi, secara hitungan itu belum mencukupi sesuai kebutuhan kita,” jelas Anton.
Sehingga, pihaknya berharap dari mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dan Asrama Mahasiswa Nusantara untuk bisa mencukupi kebutuhan guru SMK tersebut. Berdasarkan hitungannya, dari para mahasiswa itu akan mendapatkan 1.700 guru SMK baru, ditambah lagi potensi mahasiswa penerima KIP Kuliah.
Berita Terkini:
- Pengendalian Inflasi NTB Telan Anggaran Rp295,33 Miliar
- Pembalap ARRC 2024 Sempatkan Nikmati Mandalika Sebelum Balapan
- Didampingi Staf Ahli Wapres, Aji Rum Kawal Penuntasan Lahan Pembangunan IAIN Bima
- Inspektorat Audit Investigasi Keuangan Rp32 Miliar PT GNE
“Kita akan lakukan tracer study bagi semua mahasiswa penerima beasiswa dan bagi yang berkualifikasi sesuai dengan nilai yang baik kita tawarkan untuk jadi guru SMK. Ini merupakan kolaborasi antara BPPT, Puslapdik, Ditjen Pendidikan Vokasi dan Ditjen GTK,” tambah Anton.
Selain pemenuhan kebutuhan guru SMK, Kemendikbudristek melalui BPPT juga akan meluncurkan percepatan pemenuhan dosen S3 pada 2024.
Program ini menargetkan pemenuhan 20 persen dosen jenjang S3. Jumlah ini setara dengan sekitar 75 ribu dosen S3 hingga tahun 2030 di lingkungan perguruan tinggi akademik maupun vokasi.
“BPPT memang punya skema beasiswa untuk calon dosen jenjang S2 dan S3 selain beasiswa Indonesia Maju, calon guru SMK dan pelaku budaya. Tapi kalau mengandalkan skema reguler tersebut, kita akan kekurangan dosen S3 di tahun 2030, karena itu perlu dilakukan percepatan,” terang Anton.
Ia menyebut pemerintah akan melakukan program percepatan pemenuhan dosen dengan sejumlah skema, yaitu rekrutmen melalui pengangkatan sebagai PPPK, juga PNS yang baru bekerja lebih dari setahun dan ingin menjadi dosen.
“PNS yang baru kerja setahun, maka tahun kedua bisa mulai mengajukan untuk melanjutkan studi,” ujar Anton.
Pemerintah juga menyelenggarakan Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Sebagai padanannya, BPPT menyasar calon dosen percepatan studi S2-S3 di luar negeri yang berasal dari mahasiswa lulusan S1 dengan IPK 3,5 atau cum laude dan wajib kembali ke instansi asal. Peserta PMDSU dapat mengikuti S3 dan langsung ke S3 di luar negeri.
“Program percepatan gelar di luar negeri ini digelar untuk memenuhi tuntutan nasional, yakni jumlah dosen bergelar S3 mencapai 20 persen dari total jumlah dosen yang saat ini masih defisit 3 persen, Persesjen terkait hal ini sedang dalam rancangan,” tandas Anton. (JEF)
