Politik Uang Masih Jadi Ancaman Demokrasi

Dandim 1408 Makassar Letkol Inf Lizardo Gumay menekankan netralitas Pemilu merupakan bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban. Deklarasi ini juga menghindarkan aparat dari konflik kepentingan tertentu.

Dia juga mengajak masyarakat membantu pencegahan pelanggaran Pemilu seperti politik uang. Dia percaya masyarakat bisa berperan serta dalam menjaga kondusifitas Pemilu.

Bawaslu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu jika menemukan dugaan pelanggaran dalam Pemilu atau Pemilihan 2023, termasuk jika melihat adanya politik uang.

Hanya saja, kata Bagja, penindakan pelaku politik uang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terbatas hanya selama masa kampanye.

Pihaknya mengakui, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu, politik uang ini juga menjadi salah satu dari lima isu krusial kerawanan pemilu.

Pihaknya membeberkan langkah pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu saat ini. Pertama pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui bahwa politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan dari sisi regulasi maupun perangkat penegak hukum, persoalan politik uang sesungguhnya sudah baik. Bahkan baik regulasi UU Pemilu maupun UU Pemilu tidak hanya memberikan ancaman pidana tapi juga adminstrasi.

Hasyim pun sepakat bahwa tantangan terberat adalah mengubah kultur atau pandangan bahwa politik uang adalah sesuatu hal yang biasa dan dapat dibolehkan. Sikap masyarakat yang permisif terhadap politik uang ini menurut dia menjadi tanggung jawab semua pihak untuk kebenarannya. (SAT)