Mataram (NTBSatu) – Di awal tahun ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar menyalurkan bansos, bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.
Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Sontak hal ini turut memberikan beberapa sentimen negatif yang mengatakan adanya keterlibatan pemerintah dalam hiruk pikuk pesta demokrasi tersebut untuk mendukung salah satu paslon.
Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto terlihat turun langsung untuk membagi bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram untuk masyarakat di Desa Kuta, Lombok Tengah pada Minggu, 14 Januari 2024.
Sikap Airlangga yang meminta penerima bantuan tersebut berterimakasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian bansos lantas menjadi sorotan.
Beberapa pihak menuding pembagian bansos tersebut bermuatan politis.
Tidak sedikit yang menuduh sebagai upaya meraup dukungan untuk Prabowo-Gibran. Sebab, Airlangga merupakan pendukung kuat paslon nomor urut 2 itu.
Berdasarkan penelusuran NTBSatu, beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan beras tersebut nampaknya memiliki pandangan yang berbeda perihal isu ini.
Mahfud, salah satu warga penerima manfaat beras 10 kg mengatakan, dirinya tidak ambil pusing jika memang ada maksud lain dari pembagian bansos ini.
Baca Juga: Mentan Ancam Cabut Izin Distributor Pupuk Subsidi Yang Nakal
Pria paruh baya itu berujar, keperluannya untuk mengambil yang menjadi hak nya saja, selebihnya dirinya tidak ambil pusing.
“Cukup ambil beras atau uangnya. Soal bansos yang dikaitkan dengan politik itu saya tidak urus,”ujar Mahfud.
Namun, ia malah menuntut pemerintah lebih mencermati, pemberian beras bantuan sebaiknya lebih diperhatikan lagi dari sisi kualitasnya.
“Kadang ada yang dapat agak kotor, banyak kutunya atau warnanya lebih gelap,” keluh pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan itu.
Sementara seorang lansia yang juga penerima manfaat beras 10 kg bernama Wati mengatakan, pernyataan Airlangga yang meminta warga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dinilainya kurang tepat.
Ia berpendapat, tindakan tersebut tidak tepat dilakukan oleh orang sekelas Menteri.
“Anggaran bansos ini dari mana? Kan ini duit rakyat yang bayar pajak ke negara, kenapa kita harus berterimakasih kepada presiden? Itu kan memang sudah tugasnya,” tandas Wati.
Diketahui penyaluran beras di awal tahun ini sebagai lanjutkan tahap pertama yang telah disalurkan sejak September hingga Desember 2023. Kemudian dilanjutkan pada Januari 2024.
Penerima bantuan tersebut mencapai 22 juta orang yang telah terdata sebagai penerima bantuan. Masing-masing warga menerima 10 kilogram beras setiap bulan hingga Juni nanti. (STA)
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat PTSL “Door to Door” ke Warga Kota Mataram
