Gubernur NTB: Penyaluran Bansos Harus Diarahkan untuk Pemberdayaan Jangka Panjang
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Kamis, 18 September 2025 di Kantor PKK NTB.
Pada kesempatan itu, Iqbal menyerukan perubahan paradigma terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Yaitu, dari karikatif menjadi pemberdayaan.
“Dalam penyaluran bansos, harus arahnya untuk pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar karitatif yang berpotensi menciptakan ketergantungan,” ujar Iqbal.
Gubernur Iqbal juga menegaskan, model bantuan yang berhenti pada perlindungan sosial tanpa pemberdayaan justru dapat membunuh kemandirian masyarakat.
“Saya setuju dengan pandangan Ibu Ketua, bahwa LKKS tidak boleh menciptakan Sinterklas yang datang memberi makan hari ini, tetapi membunuhnya besok pagi karena orang itu jadi ketergantungan,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua aspek dalam isu kesejahteraan sosial, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Perlindungan sosial seperti bansos bertujuan memastikan masyarakat dapat bertahan hidup, namun program harus tetap berlanjut ke tahap pemberdayaan sosial. Tujuannya, menjadikan setiap keluarga mandiri.
“Bukan kita tidak setuju dengan bansos, tetapi jangan sampai itu berdiri sendiri, karena ketika berdiri sendiri, dia akan menciptakan ketergantungan sosial,” tegasnya.
Paradigma pemberdayaan ini sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata kelas dunia.
Upaya ini difokuskan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa prioritas dengan target mencapai nol persen pada tahun 2029. Untuk itu, Gubernur berharap LKKS dapat mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah.
“Pemerintah Provinsi mengharapkan LKKS ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan denyut nadi kehidupan di masyarakat. Saya juga mendorong LKKS supaya jangan puas hanya dengan beberapa mitra, perlebar kemitraannya dan mulai mendesain program pemberdayaan,” ungkapnya.
Fokus Entaskan Kemiskinan
Selaras dengan itu, Ketua LKKS NTB, Hj. Sinta Agathia M Iqbal, menekankan agar fokus LKKS di seluruh NTB adalah mengentaskan kemiskinan melalui program yang berkelanjutan, sejalan dengan program Desa Berdaya.
“Saya menyampaikan pesan kepada para pengurus LKKS agar bantuan itu tidak bersifat memberikan kemanjaan. Berikanlah pancingnya, agar apa yang kita berikan ini panjang sustain-nya (berkelanjutan),” tutur Bunda Sinta.
Kegiatan penguatan kapasitas ini sendiri bertujuan untuk menyamakan visi dan fokus seluruh pengurus LKKS se-NTB dalam upaya membantu pemerintah daerah menuntaskan isu-isu sosial di masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala perwakilan BI NTB, ketua LKKS Kota Mataram, KLU, Lombok Timur, Pembina LKKS Provinsi NTB, dan anggota LKKS kabupaten / kota se NTB. (*)
