Target Pendapatan APBD 2024 Dinilai tak Realistis, Potensi Munculkan Utang Baru Rp400 Miliar

Mataram (NTBSatu) - Akhirnya DPRD dan Eksekutif menyepakati KUA PPAS untuk APBD tahun 2024 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp6,18 triliun lebih. Lebih tinggi dari APBD-P 2023, yakni sebesar Rp6,12 triliun. Asumsi kenaikan itu bersumber salah satunya dari kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,03 persen dari semula pada APBD-P 2023 sebesar Rp2,98 triliun menjadi Rp3,10 triliun. Asumsi kedua, dari Dana Bagi Hasil (DBH) PT AMNT sebesar Rp278 Miliar. Target pendapatan yang bombastis ini menuai kritik Direktur Nusra Institute, Lalu Pahrurrozi. Penjabat Gubernur NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi harusnya mampu membendung keinginan dewan, sehingga sama sama bersikap realistis. "Akan banyak pihak ketiga dirugikan karena pekerjaan mereka tunda bayar lebih setahun," tegas politisi Partai Gelora NTB ini. Hingga saat ini, masih banyak kontraktor yang pekerjaan tahun 2022 nya belum terbayar. Ia menilai, sepertinya eksekutif dan legislatif tidak peduli dengan keluhan para kontraktor. Bagi dia, target pendapatan dan PAD ini bisa disebut sebagai target yang tidak realistis. Target pendapatan dianggap dipaksakan tinggi. Padahal sumbernya dipastikannya tidak akan terpenuhi. Jika yang diasumsikan salah satu sumber pendapatan adalah DBH PT. AMNT, tidak realistis. Alasannya, karena sampai hari ini realisasi masih nol, dan pihak AMNT bersikeras belum ada dasar regulasi. Terlebih, ada beban pembayaran utang beserta bunga akibat pinjaman jangka panjang saat era Zulkieflimansyah. Besarannya Rp124 Miliar. Jika ini dianggap potensi, menurut Pahrurrozi, salah besar. Sebaliknya, jadi masalah besar. Tidak seimbangnya sisi belanja dengan pendapatan, akan menyebabkan utang pada pihak ketiga. Sebagai informasi perbandingan, portal kementrian keuangan yang menampilkan update SIKD per 19 November 2023 menampilkan data kinerja keuangan Pemprov NTB yang menyedihkan. Dari target pendapatan Rp6,12 Triliun, realisasi yang update dan dilaporkan baru mencapai 4 triliun; dengan realisasi PAD yang lebih rendah yaitu 1,9 Triliun. Padahal ini sudah mendekati akhir tahun anggaran 2023. Informasi lain diperoleh NTBSatu, ketika palu penetapan, APBD 2023 menjadi Rp6,18 Triliun. Sehingga ekspektasi pendapatan mencapai Rp0,92 Triliun atau kurang dari Rp100 Miliar. Pertanyaan Pahrurrozi, mengapa DPRD bersama eksekutif menjatuhkan diri pada lubang yang sama? Padahal APBD 2023, APBD 2022, APBD 2021 menampilkan tata kelola keuangan yang tidak sehat. "Jangan sampai ini hanyalah permainan tahun politik, dan rakyat lah yang akan menjadi korban," pungkas Pahrurrozi. DPRD NTB Bergeming Sementara DPRD NTB bergeming. Mereka yakin, kenaikan Rp400 Miliar dari ketetapan eksekutif itu dianggap realistis. Ketua Komisi III DPRD NTB TGH Mahalli Fikri menerangkan, kenaikan KUA-PPAS karena terdapat potensi-potensi dari sumber pendapatan. Ia menyebut salah satunya dari dana bagi hasil PT AMNT senilai Rp278 miliar. "Jadi kenaikan itu sesuai dengan potensi yang ada. Jadi sumber-sumber pendapatan kita ink, InshaAllah optimis, ketika dalam posisi Rp5,78 Triliun, sesudah kita lihat potensi-potensi sumber pendapatan itu ternyata ada, misalnya dari dana bagi hasil PT AMNT," jelasnya. Soal asumsi pendapatan yang bodong, dibantah politikus Partai Demokrat ini. "Ya memang karena potensi itu ada. Jadi ketika diusulkan dan dibuat rancangan, dan ini memang cara-cara yang sangat bagus oleh TAPD, jadi dibuat tawaran sementara yang akan dibahas bersama untuk disepakati," tambahnya. Dalam pembahasan KUA PPAS, menurut Mahalli, tidak ada item anggaran yang dipasang tinggi. "Yang ada hanya potensi-potensi optimis, misalnya seperti pelabuhan Carik jadi sumber PAD baru," bebernya. Sementara politisi NasDem, Bohari Muslim, menampik kenaikan KUA-PPAS disebabkan karena anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dewan. "Owh ndak lah, yang dinaikkan itu dari PAD itu yaa dari AMNT itu aja, semuanya selesai," tegasnya. Eksekutif dianggap tidak cermat melihat potensi, termasuk BDH PT AMNT, sehingga diinisiasi legislatif dimasukkan ke peluang pendapatan. Pj. Gubernur NTB Optimis Pj. Gubernur NTB pun berpikir target pendapatan yang dimasukkan dalam APBD ini realistis. "Karenanya, KUA-PPAS 2024 telah disusun sebagai bentuk ikhtiar kita bersama dalam mengelola sumber keuangan daerah untuk kepentingan daerah kita, untuk kepentingan seluruh masyarakat NTB sebagai pemangku kepentingan," jelasnya. Ia mengakui ada dinamika dalam pembahasan dengan legislatif. "Dinamika pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang cukup menguras waktu dan pikiran. Perbedaan pendapat dan cara pandang mampu kita musyawarahkan bersama dan mencapai kata mufakat. Sehingga sampailah pada agenda penandatanganan nota kesepakatan ini," kata Lalu Gita Ariadi. (HAK/ADH/MYM)