Pertanyaan Pahrurrozi, mengapa DPRD bersama eksekutif menjatuhkan diri pada lubang yang sama?
Padahal APBD 2023, APBD 2022, APBD 2021 menampilkan tata kelola keuangan yang tidak sehat.
“Jangan sampai ini hanyalah permainan tahun politik, dan rakyat lah yang akan menjadi korban,” pungkas Pahrurrozi.
DPRD NTB Bergeming
Sementara DPRD NTB bergeming. Mereka yakin, kenaikan Rp400 Miliar dari ketetapan eksekutif itu dianggap realistis.
Ketua Komisi III DPRD NTB TGH Mahalli Fikri menerangkan, kenaikan KUA-PPAS karena terdapat potensi-potensi dari sumber pendapatan.
Ia menyebut salah satunya dari dana bagi hasil PT AMNT senilai Rp278 miliar.
“Jadi kenaikan itu sesuai dengan potensi yang ada. Jadi sumber-sumber pendapatan kita ink, InshaAllah optimis, ketika dalam posisi Rp5,78 Triliun, sesudah kita lihat potensi-potensi sumber pendapatan itu ternyata ada, misalnya dari dana bagi hasil PT AMNT,” jelasnya.
Soal asumsi pendapatan yang bodong, dibantah politikus Partai Demokrat ini.
“Ya memang karena potensi itu ada. Jadi ketika diusulkan dan dibuat rancangan, dan ini memang cara-cara yang sangat bagus oleh TAPD, jadi dibuat tawaran sementara yang akan dibahas bersama untuk disepakati,” tambahnya.
Dalam pembahasan KUA PPAS, menurut Mahalli, tidak ada item anggaran yang dipasang tinggi.
