Aroma "Deadlock" Pembahasan APBD NTB Dipicu Dana Pokir, Fitra NTB: Kecuali Eksekutif-Legislatif Mau Kompromi

Mataram (NTBSatu) - Tanda tanda pembahasan APBD NTB 2024 akan alot mulai terlihat. Legislatif setidaknya tiga kali menjadwalkan rapat paripurna, dua di antaranya terjadi perubahan waktu. Jadwal pertama, Senin 13 November 2023 Pukul 19.30 Wita. Lantas dimajukan Pukul 14.00 Wita. Surat ketiga pada hari yang sama muncul. Pimpinan DPRD NTB menunda hingga waktu yang tak ditentukan. Hingga akhirnya, Paripurna berhasil digelar sesuai jadwal pertama, namun diskors lantaran tak dihadiri Pj. Gubernur NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi. Semakin alot, karena aroma penyanderaan APBD berpeluang terjadi, jika Dewan "memaksakan" dana Pokok Pikiran (Pokir) digenjot. Gejala tidak beresnya pembahasan APBD ini mulai dirasakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB. Berita Terkini: Waktu yang cukup mendesak dan dinamika politik anggaran antara eksekutif dan legislatif, akan sulit melahirkan APBD yang berkualitas. "Saya belum lihat postur lebih rinci dari Rp5,7 Triliun itu. Tapi melihat waktu yang mendesak dan dinamika politik anggaran eksekutif dan legislatif, melahirkan APBD yang sehat dan berkualitas sepertinya cukup berat," kata Dewan Pengawas Fitra NTB, Hendriadi Djamal kepada NTBSatu, Selasa 14 November 2023. "Kecuali para pihak (eksekutif-legislatif, red) bersedia kompromi," sambung Hendriadi. Kompromi cukup beralasan ketika belanja Program OPD relatif kecil bahkan nihil, sementara belanja Pokir terindikasi dipaksa naik. Tekan Belanja OPD, Naikkan Pokir Sebagai gambaran, dalam Rancangan KUA PPAS, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan target pendapatan sebesar Rp5,781 Triliun. Terdiri dari PAD sebesar 2,712 Triliun dan Dana Transfer sebesar Rp3,068 Triliun. Target belanja sebesar Rp5,658 Triliun dan target pembiayaan netto sebesar Rp122,766 Miliar.Pada sisi eksekutif, diklaim sudah ada upaya keluar dari jebakan utang yang sudah dialami tiga tahun terakhir. Sehingga APBD NTB bisa pulih dan sehat kembali. Informasi diperoleh dari eksekutif, pengurangan belanja berdampak pada besaran plafon yang diterima OPD. Nilainya sangat kecil dan hanya cukup untuk membiayai gaji dan tunjangan serta operasional kantor seperti pembayaran listrik, internet dan BBM. Alokasi belanja Program pada masing masing OPD sangat minim dan banyak program strategis yang anggarannya malah nihil. Data diperoleh NTBSatu, program yang anggarannya nihil seperti Program Pemberdayaan UMKM, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi UKM. Berita Terkini: Selain itu program yang anggarannya masih nihil juga terlihat di Dinas Perdagangan seperti Program Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok. Padahal program ini sangat terkait dengan upaya pengendalian inflasi. Masih banyak lagi program strategis yang tersebar di OPD belum mendapatkan alokasi anggaran. Bertolak belakang terlihat di gedung Udayana. Walaupun dalam Rancangan KUA PPAS yang diajukan eksekutif sudah dialokasikan anggaran dalam kisaran Rp2 Miliar per anggota, namun angka itu tidak cukup membuat anggota dewan puas. Dari informasi yang beredar, DPRD ngotot minta tambahan anggaran pokir Rp400 Miliar sampai Rp500 Miliar. Kalau dipukul rata maka masing2 Anggota akan mendapatkan Rp7 Miliar. Analisa masalah ke depan, penambahan anggaran Pokir berdampak pada target pendapatan yang tidak memiliki prognosis yang jelas. Hendriadi melanjutkan, situasi daerah tahun 2024 dipastikannya lebih berat. Selain karena ada beban anggaran Pemilu dan Pilkada, hal lain adalah transfer dari pusat ke daerah akan menurun. Dipicu situasi ekonomi global yang memburuk. Jika legislatif memaksakan kehendak menaikkan belanja menjadi Rp6 Triliun lebih, maka akan sangat berat bagi eksekutif. Memaksa genjot PAD untuk pemenuhan kebutuhan belanja itu, juga relatif sulit untuk situasi saat ini. "Harus ada win win solution dan mau berkorban para pihak ini. Jika tidak, maka sulit untuk mengejar deadline penetapan APBD Pada 30 November 2023," tegas Hendri. Bagaimana jika tetap deadlock? Jika kondisi ini terjadi maka eksekutif terpaksa pakai Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan APBD. "Tapi secara politik, legitimasi APBD 2024 di mata publik tidak kuat," ujarnya mengingatkan. Hindari tragedi high spending wish atau keinginan belanja tinggi, di tengah lemahnya kemandirian dan tingginya ketergantungan kepada pusat. "Itu kuncinya kalau APBD mau sehat," tegasnya. Dalam situasi tertentu, daftar tunggu belanja selalu lebih banyak dari pendapatan. Karena itu, harus ada skala prioritas. "Yang paling prioritas dulu dihitung, sesuai rangking kemendesakannya. Baru yang lain," sarannya. Berita Terkini: Win win solution menurut Hendriadi, bisa diterapkan pada pergeseran anggaran untuk memenuhi tambahan Pokir. "Sesuai informasi dari sejumlah dewan. DPRD biasanya tidak akan mau bahas KUA PPAS dan RAPBD kalau anggaran Pokir, perjalanan dinas dan Sekretariat DPRD belum clear," sebut Hendri. "Jadi di sini alotnya. Tapi jika ada penambahan sedikit, biasanya lobi antar TAPD dengan pimpinan. Minimal dealnya 50 persen," pungkasnya. Bukan Semata Soal Pokir Banyak pihak menilai tarik ulurnya KUA PPAS mulai dari penyerahan ke DPRD, hingga penyampaian pada paripurna, akibat dari ketidakcocokan pada angka final dalam setiap rancangan anggaran APBD antara Pemprov dengan DPRD. Hanya saja, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menampik. Ia mengatakan, tidak ada ketidakcocokan. Hanya persoalan penghormatan terhadap sidang tersebut saja alasan diskorsnya paripurna. "Nggak ada, tidak ada ketidakcocokan, ini kan hanya meminta Pj hadir untuk penghormatan," ujarnya kepada NTBSatu Senin,13 November 2023 seusai rapat paripurna. Senada dengan Ketua Komisi III DPRD NTB Mahalli Fikri. Alotnya pembahasan ini bukan semata soal permintaan kenaikan Pokir. Berita Terkini: Ia tidak mengetahui ada kenaikan permintaan dari DPRD NTB mengenai ajuan anggaran KUA PPAS yang awalnya Rp5,7 Triliun menjadi Rp6,2 Triliun. "Wallahualam kalau itu," tegasnya. Menurutnya, tidak etis jika membahas dana Pokir yang belum tercapai sehingga memicu ketidakpuasan. "Saya tidak tahu itu. Saya kebetulan tidak pernah hadir, dan tidak pernah bicara tentang itu, saya rasa tidak seperti itu juga ya, jadi tidak usah saling mendiskreditkanlah," tegasnya. Ia juga ingin kompromistis itu berjalan dengan baik, untuk tujuan bersama pembahasan APBD yang lancar. "Jadi, persoalannya sekarang kita harus sama maunya. Harus menyatukan langkah kita. Arah kita bersama-bersama," papar politisi Demokrat itu. (HAK/ADH)