Mataram (NTBSatu) – Tanda tanda pembahasan APBD NTB 2024 akan alot mulai terlihat. Legislatif setidaknya tiga kali menjadwalkan rapat paripurna, dua di antaranya terjadi perubahan waktu. Jadwal pertama, Senin 13 November 2023 Pukul 19.30 Wita. Lantas dimajukan Pukul 14.00 Wita.
Surat ketiga pada hari yang sama muncul. Pimpinan DPRD NTB menunda hingga waktu yang tak ditentukan. Hingga akhirnya, Paripurna berhasil digelar sesuai jadwal pertama, namun diskors lantaran tak dihadiri Pj. Gubernur NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi.
Semakin alot, karena aroma penyanderaan APBD berpeluang terjadi, jika Dewan “memaksakan” dana Pokok Pikiran (Pokir) digenjot.
Gejala tidak beresnya pembahasan APBD ini mulai dirasakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB.
Berita Terkini:
- Tata Kelola Fasilitas Umum di NTB Disoroti KPK
- KPK Beberkan Penyelewengan Dana Pokir DPRD Kota Mataram
- KPK Temukan Praktik Ijon dan Dugaan Pokir Fiktif di DPRD NTB
- KPK Soroti Proses Audit di Inspektorat NTB
Waktu yang cukup mendesak dan dinamika politik anggaran antara eksekutif dan legislatif, akan sulit melahirkan APBD yang berkualitas.
“Saya belum lihat postur lebih rinci dari Rp5,7 Triliun itu. Tapi melihat waktu yang mendesak dan dinamika politik anggaran eksekutif dan legislatif, melahirkan APBD yang sehat dan berkualitas sepertinya cukup berat,” kata Dewan Pengawas Fitra NTB, Hendriadi Djamal kepada NTBSatu, Selasa 14 November 2023.
“Kecuali para pihak (eksekutif-legislatif, red) bersedia kompromi,” sambung Hendriadi.
Kompromi cukup beralasan ketika belanja Program OPD relatif kecil bahkan nihil, sementara belanja Pokir terindikasi dipaksa naik.
