DJP Nusra Imbau Wajib Pajak Lakukan Pemadanan NIK-NPWP Sebelum Akhir Tahun, Jika Tidak Ini Konsekuensinya
Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Nusa tenggara, I Gede Wirawiweka mengatakan DJP akan berupaya maksimal demi memenuhi target pemadanan. Untuk kendalanya, Ia mengatakan tidak semua wilayah di NTB dan NTT terjangkau akses internet yang baik.
Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Dukcapil terkait dengan pendataan wajib pajak dan melakukan “jemput bola” untuk melakukan pemadanan.
“Misalkan ada kelurahan yang banyak wajib pajaknya belum memadankan NIK – NPWP, maka petugas kita kerahkan langsung ke lokasi,” ujarnya pada NTBSatu ditemui usai Konferensi Pers ALCo, di Kantor Wilayah DJP NTB, Senin, 30 Oktober 2023.
Berita Terkini:
- Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia dan Sabet Emas SEA Games 2025
- Lahan Kurang dari 10 Are, Puluhan Koperasi Merah Putih di Mataram Tunggu Regulasi Pusat
- Pemkab Lotim Minta Semua Kades Penuhi Aturan Menteri Purbaya Cairkan Dana Desa
- Stok Daging di Sumbawa Dipastikan Aman Jelang Nataru
Lebih lanjut, Gede mengimbau agar segera melakukan pemadanan NIK – NPWP secara online melalui www.pajak.go.id atau bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan pemadanan secara offline dapat langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Sebab, mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru, yakni NIK 16 digit.
“Konsekuensinya wajib pajak tidak dapat mengakses layanan perpajakan secara maksimal dan harus ke kantor pajak untuk segera melakukan pemadanan,” pungkasnya. (STA)
