Kemenhub Keluarkan Aturan Baru Kustomisasi Kendaraan, Ini Aturannya

Mataram (NTBSatu) - Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan baru terkait Kustomisasi Kendaraan Bermotor pada bulan September 2023 lalu. Berdasarkan aturan Nomor PM 45 Tahun 2023, aturan tersebut sudah berlaku sejak 20 September. Aturan ini dibuat untuk mengantisipasi dan minimalisir kejadian yang tidak diinginkan saat berkendara. Untuk pengguna kendaraan yang melakukan kustomisasi harus memahami lebih jelas terkait penyelenggaraan kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia. Ulasan ini dilansir dari Kompas, terkait Kustomisasi kendaraan yang menyebabkan adanya perubahan dari material motor. Menurut pasal 2 peraturan tersebut, kendaraan yang sudah terdaftar registrasi diperbolehkan untuk kustomisasi. Baca Juga : Prabowo-Gibran Janjikan Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia, Ini Respons Kemenkeu Selanjutnya, beberapa jenis kendaraan yang bisa kustomisasi ialah, Sepeda motor, mobil penumpang dan mobil barang. Melakukan kustomisasi pun memiliki syarat, ataupun alasan melakukan kustomisasi. Contohnya menjadi kendaraan khusus sesuai dengan kebutuhan sebagai mobilitas penyandang disabilitas. Kalau untuk mobil barang kustomisasi hanya bisa dilakukan dari mobil barang bak muatan terbuka maupun tertutup untuk menjadi rumah-rumah mobil Campervan. Dalam pasar 43 aturan tersebut dilakukan oleh bengkel khusus kustomisasi atau bengkel umum Lembaga institusi Perusahaan industri karoseri. Baca Juga : Dua Lembaga Survei Tempatkan Prabowo-Gibran di Posisi Puncak Lokasi kustomisasi pun harus telah mendapatkan persetujuan dari menteri melalui Direktur Jenderal sebagai bengkel kustomisasi. Pada ayat 3 pasal tersebut dijelaskan bahwa, bengkel-bengkel yang bisa melakukan kustomisasi dengan model sendiri atau model desain kendaraan bermotor yang memiliki jangka waktu lebih dari 25 tahun sejak diproduksi. Bengkel kustomisasi wajib melaporkan hasil kustomisasi setiap satu tahun sekali. Baca Juga : Prabowo-Gibran Janjikan Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia, Ini Respons Kemenkeu Laporan hasil kustomisasi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kustomisasi. Bengkel kustomiasi diperbolehkan melakukan konversi motor penggerak dari motor bakar menjadi motor listrik. Selain itu, bengkel kustomisasi dalam melakukan konversi tersebut harus memiliki sertifikasi bengkel konversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat bengkel kustomisasi dalam pasal 45 disampaikan seperti ; Pertama memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit satu orang teknisi perancangan kustomisasi, satu orang teknisi instalatur, satu orang teknisi perawatan Baca Juga : Dua Lembaga Survei Tempatkan Prabowo-Gibran di Posisi Puncak Kedua, memiliki peralatan untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor. Ketiga, memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga Terakhir, memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja. Baca Juga : Prabowo-Gibran Janjikan Dana Abadi Pesantren dan KIS Lansia, Ini Respons Kemenkeu Kustomisasi juga harus dilakukan pengujian sesuai peraturan perundangan mengenai pengujian tipe kendaraan bermotor. Pihak yang bertanggung atau bengkel harus mengajukan permohonan pengujian kepada Direktur Jenderal Kemenhub. Lokasi pelaksanaan pengujian dilakukan di unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor seperti, Balai Pengelola Transportasi Darat, unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi, unit pelaksana pengujian berkala milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten atau Kota yang terakreditasi. (WIL) Baca Juga : Dua Lembaga Survei Tempatkan Prabowo-Gibran di Posisi Puncak