“Ada indikasi berdasarkan data ada anggaran Rp2 Miliar yang digelontorkan untuk organisasi PKK. Artinya besaran anggaran ini diperuntukan ke unit paling kecil, tapi nyatanya hanya di habiskan dalam 2 hari dan kegiatannya tidak logis. Wajar bila kami warga dompu melakukan upaya secara hukum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, alasan mendatangi Kejari Dompu, yakni meminta agar segera melakukan pendalaman dan pendataan terkait kebenaran tentang data tersebut yang terindikasi adanya penggelapan dana.
“Kejahatan ini bisa dianggap kejahatan luar biasa, karena itu Kejari Dompu dan Kejati NTB harus menuntaskan permasalahan ini. Kami menduga dana itu hanya diperuntukan untuk kepentingan pribadi karena PKK diketuai oleh istri Bupati Dompu,” bebernya.
Baca Juga : Pamit Jaring Ikan, Pulang Jadi Mayat
“Sesuai dengan undang undang, kasus ini harus segera ditindaklanjuti dan dilakukan transparansi. Kita tidak ingin Dompu yang dikenal sebagai wilayah yang manshur dirusak oleh dinasti politik yang diduga korupsi,” sambungnya.
Hal yang sama juga, disampaikan massa aksi AMGKA lainnya, Jujur Prakoso. Pihaknya mendesak secara masif pada Kejari Dompu untuk meminta kejelasan tentang dugaan Korupsi dana PKK Dompu.
Sementara itu, Kajari melalui Kasi Intel Kejari Dompu, Joni Eko Waluyo, mengaku pihaknya saat ini sedang menindaklanjuti laporan itu dugaan korupsi anggaran PKK Dompu.
Baca Juga : Aji Rum Dakwah Strategi Menekan Inflasi ke Masjid dan Musala di Kota Bima
