BPBD NTB tak Kunjung Dapat Anggaran untuk Penyaluran Air Bersih

Mataram (NTB Satu) - Pemprov NTB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sama sekali belum melakukan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Alasannya karena belum mendapatkan anggaran. "Belum ada anggaran yang turun ke kami," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ahmadi, saat ditemui di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin, 2 Oktober 2023. Baca Juga : TNI Gadungan asal Bima Diserahkan ke Polda NTB, Sumber Senjata Api Masih Ditelusuri Sebelumnya, BPBD NTB telah mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, kata Ahmadi, anggaran tersebut terlebih dulu dialokasikan untuk kebutuhan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). "Awal-awalnya kita minta usulan kan, kemarin kita cek ulang, hasilnya BNPB meminta anggaran tambahan di Kemenkeu karena anggaran yang awal-awal itu habis untuk kebutuhan Karhutla," jelas Ahmadi. Baca Juga : 150 Guru ASN yang Ditugaskan di SMA Sederajat Swasta akan Ditarik Kendati demikian, pihaknya telah melakukan pengajuan kembali anggaran tersebut kepada BNPB, berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk kekeringan. "Sekarang NTB mengajukan kembali ke BNPB, berupa DSP kekeringan. Yang kemarin dipakai untuk pengendalian Karhutla, karena kehabisan uang makanya BNPB ajukan lagi ke Kemenkeu," tandasnya. Baca Juga : TNI Gadungan asal Bima Diserahkan ke Polda NTB, Sumber Senjata Api Masih Ditelusuri Tidak hanya dari pusat, ternyata anggaran dari Pemprov NTB sendiri, juga belum cair, yang totalnya sebesar Rp1 miliar. "Sudah ada, totalnya Rp1 miliar tinggal menunggu nomor Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)," ujarnya. Meski BPBD NTB anggarannya belum ada, lanjut Ahmadi, bukan berarti tidak ada penanganan, dalam hal ini BPBD kabupaten dan kota selalu menyalurkan air bersih di wilayah masing-masing. Termasuk oleh Dinas PUPR, BWS, dan TNI/Polri. Baca Juga : 150 Guru ASN yang Ditugaskan di SMA Sederajat Swasta akan Ditarik Ahmadi mengatakan, efek dari El Nino ini sudah benar-benar mulai terasa. Terutama untuk kawasan yang tidak memiliki potensi air permukaan, tidak memiliki sumber air tanah, seperti sumur dangkal atau sumur bor, serta kawasan-kawasan yang tidak memiliki jaringan pipa PDAM. "Jadi untuk daerah-daerah itu seperti di Sumbawa, Bima, Dompu, di sana ada kawasan-kawasan yang tidak memiliki air bersih, kita harus bawakan air pakai mobil tangki dan pakai kapal untuk kawasan Gili," jelas Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Baca Juga : TNI Gadungan asal Bima Diserahkan ke Polda NTB, Sumber Senjata Api Masih Ditelusuri Sementara itu, terkait ketersediaan air untuk disalurkan pada daerah-daerah yang kekurangan air, ia mengaku kebutuhannya tercukupi. Namun, permasalahan pokoknya adalah biaya operasional untuk mengangkut kebutuhan air tersebut pada daerah yang terdampak. "Itu harus ada uangnya. Kalau kita mau tuntaskan," ujarnya. Baca Juga : 150 Guru ASN yang Ditugaskan di SMA Sederajat Swasta akan Ditarik Ia menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah kekeringan ini sekitar Rp40 miliar. Anggaran itu bukan serta merta menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Artinya, semua pihak akan mendapatkan jatah dari besaran anggaran yang dibutuhkan itu. "Dibagi rata, Kementrian PUPR, BNPB, CSR perusahaan dan ada orang-orang yang pengin nyumbang," tandasnya. Baca Juga : TNI Gadungan asal Bima Diserahkan ke Polda NTB, Sumber Senjata Api Masih Ditelusuri Sebagai informasi, sebanyak 577.025 jiwa yang terdiri dari 163.699 kepala keluarga di 70 kecamatan di Provinsi NTB terdampak kekeringan akibat fenomena alam El Nino. Data itu terhitung per 21 Agustus 2023. Jumlah tersebut tersebar di 9 kabupaten dan kota di NTB, yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah. (MYM) Baca Juga : 150 Guru ASN yang Ditugaskan di SMA Sederajat Swasta akan Ditarik