Dia mengungkapkan, pemerintah pusat menetapkan Penjabat Gubernur dalam jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun berikutnya. Hanya saja, dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Penjabat Gubernur akan dievaluasi setiap tiga bulan. Sesuai Undang Undang, Penjabat Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi apakah performanya bagus atau tidak.
Karena itu kata Ruslan, Penjabat Gubernur dituntut bekerja dengan profesional. Ketika membuat kebijakan, Penjabat Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Penjabat Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategis nasional.
“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.
Skala Prioritas
Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritas dalam jangka pendek yang harus didahulukan Penjabat Gubernur saat ini. Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.
Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.
Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan, sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.
Baca Juga :
- Video: MXGP Samota-Sumbawa dan MXGP Selaparang-Lombok Raih Awards MXGP
- Pembuat Patung Bung Karno Heran Dihujat Warganet
- DPRD Kota Mataram Isyaratkan Setuju Kenaikan Tarif Parkir Jadi Rp5.000, Alasannya untuk Cegah Pungli
- Calo Perekrut PMI asal Lombok Utara Dilaporkan ke Polda NTB
- MXGP Sumbawa dan Lombok Borong 2 Penghargaan dari FIM
