Cerita Tragis Korban Dugaan TPPO asal Lombok Utara, Berangkat Masih Cantik, Pulangnya Cacat

Mataram (NTB Satu) - Ada kisah pilu dari PMI asal Dusun Beriri Genteng, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Ibu satu anak itu rela meninggalkan suami dan keluarga dan pergi ke Negara Timur Tengah untuk memperbaiki perekonomian pada Mei 2022. Namun takdir berkata lain. Kini pihak keluarga yang harus merawat perempuan kelahiran 15 Februari 1984 tersebut. Bagaimana tidak, dia kembali dalam kondisi bertolak belakang dengan kondisi awalnya. Pendamping Hukum BH, Muhammad Saleh mengatakan, sebelum keberangkatannya, BH dalam kondisi sehat. “Keadaannya sehat, cantik dan penuh semangat,” katanya kepada wartawan, Senin, 25 September 2023. Namun empat bulan kemudian, tepatnya pada September 2022 kondisinya berubah drastis. Rambutnya habis dicukur karena diduga menjalani operasi pembedahan. Di kepalanya juga terlihat bekas jahitan seperti bekas terbelah. Tidak hanya itu, terlihat bekas selang untuk memasukkan makanan di lehernya. Dia juga tidak mampu duduk. Badan dan tangan sebelah kanan sakit tidak bisa digerakkan bahkan tidak bisa untuk disentuh. Baca Juga : Apa Perbedaan APS dan APK dalam Kampanye Pemilu? Kepala BGP NTB akan Minta Konfirmasi Kadis Soal Mutasi Kepala Sekolah Penggerak di Lombok Timur LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan “Bahkan dia (korban) dalam keadaan tidak bisa bicara. Hanya bisa berbicara isyarat saja,” ujarnya. Informasi yang diterima pihak keluarga dari calo yang merekrutnya, Sur, kondisi korban seperti itu karena harus menjalani operasi pembedahan besar. Penyebabnya, karena pembuluh darah BH pecah di bagian kepala. “Dan menurut informasi hanya itu satu-satunya (operasi) cara untuk menyelamatkan nyawanya,” sebutnya. Selain itu, leher BH juga dibedah. Alasannya, untuk kepentingan medis untuk memasukkan makanan lewat selang selama dirawat di RS. “Karena dia tidak sadarkan diri dan dirawat diruang NICU berbulan-bulan lamanya,” sebut Saleh. Informasi yang diterima keluarga juga, sambungnya, BH menjalani perawatan di RS karena jatuh di Bandara Riyadh saat mengantri mengambil koper. Cerita itu diterima keluarga dari teman-teman korban. “Kami dapat info itu dari temannya melalui sosial media pada 6 Juni 2022,” sebutnya. Baca Juga : Apa Perbedaan APS dan APK dalam Kampanye Pemilu? Kepala BGP NTB akan Minta Konfirmasi Kadis Soal Mutasi Kepala Sekolah Penggerak di Lombok Timur LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan Informasi jatuhnya BH di Bandara dicurigai Saleh dan pihak keluarga. Menurut Saleh, jika benar korban terjatuh, seharusnya keluarga menerima surat dari pihak bandara. “Kalau masih di maskapai, pasti ada surat dari kepolisian setempat, rumah sakit termasuk juga negara setempat,” bebernya. Tetapi ketika dibawa kembali, BH dalam keadaan sudah lumpuh. Kepalanya sudah dijahit dan tidak bisa berbicara. “Tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa ngapain. Ya begitu sudah, tidak ada yang bertanggung jawab,” tegasnya. Menurut Saleh, ini bukan hanya kasus TPPO. Tetapi juga memiliki unsur pelanggaran kemanusiaan. “Korban kepalanya pecah diduga jatuh di Bandara. Tapi kami belum tau apakah benar atau tidak di sana (bandara),” tegasnya. Karena itu dia juga akan berkoordinasi dengan pihak dinas kesehatan. Tujuannya untuk meminta mendalami penyebab pasti di balik terlukanya BH. Alasannya melapor Polda karena yang terlapor bukan calo sembarang. Bahkan, hingga saat ini yang bersangkutan masih melalukan perekrutan. “Sudah ada upaya dari Polres Lombok Utara, kepolisian dan Majelis Krama Desa (MKD). Tapi tidak ditemukan jalan keluar,” katanya. Baca Juga : Apa Perbedaan APS dan APK dalam Kampanye Pemilu? Kepala BGP NTB akan Minta Konfirmasi Kadis Soal Mutasi Kepala Sekolah Penggerak di Lombok Timur LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan Sementara Pendamping Desa Pekerja Migran Desa Teniga, Novita Sari mengatakan, tidak ada informasi ke pihak keluarga selama korban di rawat di RS. “Keluarga cuma tau setelah akan dipulangkan. Untuk sakitnya seperti apa tidak dikasi tahu,” ujarnya. Setelah dilihat keluarga, sambung Novi, ditemukan ada luka bekas operasi di bagian kepala. Sedangkan di di tenggorokannya seperti ada bekas dimasukkan selang. Pihak keluarga sudah melaporkan ke MKD dan melakukan mediasi. Hasilnya, terbit surat perjanjian dimana bunyinya itu mengurus semua asuransi korban. Keluarga korban kemudian mengadakan audiensi dengan calo. Hasilnya, pihak calo akan membiayai seluruh biaya pengobatan BH. Namun, iktikad baik itu pihak keluarga tidak diindahkan. Berangkat dari situ, korban bersama pendamping hukumnya melaporkan calo ke Polda NTB. Mereka meminta Sur, agar segera memberikan biaya ganti rugi seperti yang dijanjikannya dan menjalani proses hukum seperti yang berlaku. Baca Juga : Apa Perbedaan APS dan APK dalam Kampanye Pemilu? Kepala BGP NTB akan Minta Konfirmasi Kadis Soal Mutasi Kepala Sekolah Penggerak di Lombok Timur LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan Diketahui, BH bersama pendamping hukumnya dan keluarga melapor ke Ditereskrimum Polda NTB, Senin, 25 September 2023. Sementara Kasubdit IV Unit PPA Direktorat Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati mengatakan, laporan sudah diterima pihaknya. “Rangkaian cerita pendamping dan tim menjadi catatan dalam menggabungkan fakta peristiwa,” ujarnya. Dia meminta diberi waktu untuk mengungkap fakta peristiwa. Selain itu, dia juga meminta agar diberikan surat rujukan kesehatan. “Nanti itu sebagai dasar kami untuk berkoordinasi dengan pihak kesehatan untuk mendapatkan faktanya seperti apa,” pungkasnya. (KHN) Baca Juga : Apa Perbedaan APS dan APK dalam Kampanye Pemilu? Kepala BGP NTB akan Minta Konfirmasi Kadis Soal Mutasi Kepala Sekolah Penggerak di Lombok Timur LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan