Kepala BGP NTB akan Minta Konfirmasi Kadis Soal Mutasi Kepala Sekolah Penggerak di Lombok Timur

Mataram (NTB Satu) – Mutasi kepala sekolah penggerak di Kabupaten Lombok Timur, baru-baru ini membuat heboh. Pasalnya keputusan tersebut dianggap melanggar Keputusan Mendikbudristek Nomor 371 tentang Program Sekolah Penggerak. Dalam Keputusan Mendikbudristek itu, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa memindahtugaskan kepala satuan pendidikan Program Sekolah Penggerak keluar Provinsi/Kabupaten/Kota, ataupun sekolah lain yang bukan pelaksana Program Sekolah. Merespons hal tersebut, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) NTB, Drs. Suka, M.Pd., akan meminta konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Izzudin, M.Pd. “Saya akan minta informasi dan konfirmasi langsung kepada pak Kadis untuk kejelasan mengenai mutasi kepala sekolah penggerak yang terjadi di Lombok Timur. Rencananya besok atau Rabu saya akan ke Lombok Timur,” jelasnya, saat dihubungi NTBSatu, Senin, 25 September 2023. Ia mengatakan, tujuan mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur ini agar informasi atau berita yang beredar menjadi jelas. Baca Juga : LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan Video: MXGP Samota-Sumbawa dan MXGP Selaparang-Lombok Raih Awards MXGP Pembuat Patung Bung Karno Heran Dihujat Warganet “Sebab, beritanya ini sudah banyak beredar dan membuat bingung teman-teman kepala sekolah penggerak. Jadi kami akan turun langsung mempertanyakan alasan mutasi ini, karena untuk mutasi harus ada alasan mendasarnya. Tidak bisa tiba-tiba mutasi,” lanjutnya. Selain meminta konfirmasi kepada Kadis, dirinya juga akan langsung turun ke sekolah bertemu Ketua Komunitas Program Sekolah Penggerak Kabupaten Lombok Timur. “Dengan demikian informasi, berita, atau masalah yang terjadi semakin jelas dan bisa menemukan titik terang nantinya,” tambahnya. Suka juga menyampaikan, kalau mutasi guru atau kepala sekolah merupakan kewenangan masing-masing daerah dan itu diperbolehkan. “Apabila ada hal ketentuan yang dilanggar ya boleh dimutasi. Normal itu. Kalau ada hal yang tidak normal dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru, boleh mutasi,” terangnya. Baca Juga : LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan Video: MXGP Samota-Sumbawa dan MXGP Selaparang-Lombok Raih Awards MXGP Pembuat Patung Bung Karno Heran Dihujat Warganet Termasuk juga dengan kepala sekolah penggerak ini, kata Suka, karena kepala sekolah juga manusia. “Manusia itu ya kalau dilatih dan didik dengan yang baik-baik maka aman saja, normal-normal saja. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan di lapangan, di masyarakatnya, tidak tahu kita. Itu yang akan kami tanyakan ke pak Kadis kenapa seperti itu dan apa benar,” sambungnya. Terkait pelaporan mutasi yang dilakukan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur kepada BGP NTB, Suka membenarkan hal tersebut. Pihaknya telah mendapat laporan tersebut sehingga akan menindaklanjutinya dengan melakukan konfirmasi. “Saya tidak akan balas dengan surat lagi terkait laporan itu, tetapi lebih baik datang saja nanti lebih enak. Karena sudah dilaporkan ke kami, masa langsung diterima. Harus kita konfirmasi dulu,” tandasnya. (JEF) Baca Juga : LPKN Training Center Gelar Program PKK-Platinum Bidang Perhotelan, Dorong Kualitas SDM NTB Kompeten dan Siap Kerja NTB Sudah Loloskan 29 Cabor pada Ajang PON 2024 DPRD NTB Pantau Kinerja Pj. Gubernur NTB, Diingatkan Jangan Euforia Berlebihan Video: MXGP Samota-Sumbawa dan MXGP Selaparang-Lombok Raih Awards MXGP Pembuat Patung Bung Karno Heran Dihujat Warganet