Karena itu Pj. Gubernur mengingatkan bahwa suasana kerja dalam birokrasi di Pemprov NTB membutuhkan kekompakan.
“Dan Pak Gita sedang ingin bergerak cepat,” kata pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus ini.
Jika pernyataan Lalu Gita Ariadi menjadi isyarat akan terjadi mutasi dalam waktu dekat, Adhar Hakim melihat ini sebagai wujud normalisasi birokrasi dengan pendekatan Merit System.
“Artinya, yang duduk di jabatan harus sesuai kemampuan. Tentu akan dilakukan mutasi,” tegasnya.
Pandangan berbeda diungkapkan Dewan Pengawas Forum Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Hendriadi Djamal. Terlepas dari hiruk pikuk pernyataan “warning” pejabat OPD, Pj Gubernur perlu mengingat fokusnya pada sejumlah persoalan mendasar di daerah.
Baca Juga :
- Tim Percepatan Investasi NTB Soroti Penutupan Paksa Usaha di Gili Trawangan
- Polda NTB Terjunkan 3.394 Personel untuk Amankan MotoGP 2023
- Mayat WNA Asal India Ditemukan di Perairan Gili Air
- Kegiatan NAP SAR Ditutup, Hasilnya Dinilai Cukup Memuaskan
- Hingga September 2023, Retribusi Parkir Kota Mataram Rp6,4 Miliar
