Mataram (NTB Satu) – Pembahasan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB nampaknya masih alot. Di mana penetapan besaran anggaran tersebut hingga saat ini belum mencapai kata sepakat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, hingga saat ini, belum ada keputusan final terkait besaran anggaran Pilgub 2024.
“Memang kemarin kan teman-teman sudah merumuskan kesepakatan item-item, kemudian besaran dan lain sebagainya, tapi ini kan dinamika terus terjadi,” kata Miq Gite, sapaan Ketua TAPD NTB, Selasa, 5 September 2023.
Miq Gite mengatakan, salah satu penyebab pembahasan anggaran Pilkada 2024 masih alot, karena adanya penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat.
Berita Terkini:
- Kunker ke Surabaya, Komisi III DPRD NTB Nilai Perubahan Perda Penyertaan Modal Mendesak
- Diskursus Vol VI Overact Theatre, Menguak Sejarah Teater Kamar Indonesia
- Perjalanan Kepemilikan ANTV yang Kini Lakukan PHK Massal
- Sebelum Gubernur Terpilih Dilantik, Hassanudin akan Dievaluasi Kemendagri 9 Januari 2025
Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda), juga mengalokasikan anggaran untuk asuransi kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan kepada para petugas penyelenggara Pemilu.
“Ini ada yang terbaru lagi, BPJS ketenagakerjaannya dan lain sebagainya, nanti kami cek di BPKAD berapa slot yang kita coba bisa kompromi kan,” terang Sekda NTB tersebut.
Selain pembahasan terkait anggaran untuk petugas Pemilu, ada juga pembahasan mengenai anggaran keamanan penyelenggaraan Pilkada 2024.