Meski data yang dipakai NTB berbeda dengan data yang dihasilkan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Ummi Rohmi mengaku sangat percaya diri dengan data yang dihasilkan e-PPGBM. Pasalnya, data tersebut sudah berdasarkan survey by name by address.
“Kan belum ada data by name by address secara nasional, NTB Sudah punya, yang 100 persen sudah di input ya, ada di provinsi lain tapi masih 50 persen atau 60 persen lah, kayak keadaan kita di 2018 lah, kita masih 70 persen di 2019. Kemudian 80 persen inputnya di 2020, kemudian di 2021 itu sudah 95 persen, begitu juga di 2022 hingga sekarang,” jelasnya.
Dikatakan Ummi Rohmi, kasus Stunting ini bukan hanya masalah gizi, tapi juga masalah lingkungan.
“Makanya kita mendorong Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai bentuk masif untuk lingkungan kita,” tutupnya. (MYM)
Baca Juga :
- Wakil Wali Kota Bima : Stunting Mengancam Keberlanjutan Masa Depan
- Wakil Wali Kota Tanggapi Kabar Tersangka HM. Lutfi : Jangan Lampaui Aturan
- KPK Sita Dua Koper Dokumen di Gedung Wali Kota Bima
- Giliran Rumah Wali Kota Bima Digeledah KPK
- Partai Gelora Klaim Bersih dari Bacaleg Eks Terpidana
- Psikis Pemerintah Kota Bima Terganggu Digeledah KPK
