Kasus yang Diusut KPK di Kota Bima Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi

Mataram (NTB Satu) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan Walikota Bima, Selasa, 29 Agustus 2023 pagi. Informasi yang diterima NTB Satu, penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah itu terkait dugaan suap dan gratifikasi di lingkup Pemkot Bima. Catatan NTB Satu merujuk pada surat panggilan puluhan saksi, kasus ini mulai diusut April 2022 lalu berdasarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) yang diterbitkan KPK tanggal 27 April 2022. Berita Terkini: Objeknya, proyek rehabilitasi dan rekonstruksi di Kelurahan Kadole Kota Bima hanya salah satu pintu masuk penyelidikan dugaan gratifikasi yang berlangsung selama lima tahun, tahun 2018 sampai 2022. Salah satu saksi yang pernah diperiksa KPK inisial NW. Dia merupakan salah satu dari 37 kontraktor yang diperiksa, termasuk soal suap dan gratifikasi. NW saat itu diminta membawa sejumlah dokumen, seperti SK pengangkatan dia sebagai Direktur CV. NJ, akta pendirian, kontrak kerja perusahaannya dengan Dinas PUPR Kota Bima dan BPBD Kota Bima, dokumen pembayaran proyek proyek sejak tahun 2019 sampai 2022. Seluruh mutasi rekening pribadi atasnama saksi NW dan atasnama perusahaannya CV NJ untuk transaksi selama 2019 – 2021. NW mengaku sudah menyiapkan semua dokumen tersebut dan bersedia kooperatif memberikan keterangan apapun yang dibutuhkan KPK. "Saya sudah siapkan semua dokumen dan keterangan apapun yang diminta,” tegas NW. Upaya untuk memastikan penyelidikan kasus ini ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, NTB Satu hanya mendapat penjelasan secara normatif. Kasus tersebut ditangani pihaknya berawal dari laporan masyarakat. Berita Terkini: “Jadi setiap laporan yang masuk, kami tangani sesuai dengan ketentuan berlaku,” kata Firli. Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kota Bima menurut dia sama prinsipnya dengan perkara lain yang ditangani Deputi Penindakan KPK. Diawali laporan masuk, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan jika cukup bukti. Selain dugaan gratifikasi, KPK juga menyelidiki kasus proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Kota Bima. Sebelumnya, pemeriksaan marathon meminjam gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB mulai Senin 10 Oktober – 15 Oktober 2022 mendatang. Dua diantara rekanan yang dikonfirmasi sebelumnya, membenarkan akan dipanggil KPK sebagai saksi secara bergilir di gedung auditor negara Jalan Majapahit Kota Mataram itu. Terkait materi pemeriksaan, ntbsatu.com memperoleh gambaran dari NW, pemilik CV NJ yang turut dipanggil. Sesuai surat panggilan yang diterima, KPK sedang menyelidiki Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi selama lima tahun, yakni 2018 – 2022. Sementara informasi dan data diperoleh ntbsatu.com, dugaan pencucian uang dan gratifikasi terindikasi berkaitan dengan 15 paket proyek yang dikerjakan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. KPK mencium ada aliran dana ke pejabat Kota Bima serta keluarganya bersumber dari paket proyek senilai Rp 32.674.601.345 atau 32 Miliar. Berita Terkini: Proses tender dan pengerjaan paket proyek yang sudah tercantum dalam postur APBD Kota Bima tahun 2019 itu, diduga sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau populer dengan sebutan KKN. Indikasinya, 15 perusahaan tersebut diborong benderanya oleh seorang pengusaha inisial MM yang mengatur distribusi anggaran melalui salah satu bank di Kota Bima. Bukti setor dan bukti penarikan di bank BUMN tersebut transaksinya masih atasnama yang sama, MM sebagai pemilik PT RJK. Sumber menyebutkan, kuat dugaan transaksi tersebut untuk realisasi pembayaran 15 paket proyek tersebut. Sebagai informasi, hingga berita ini terbit KPK masih menggeledah kantor Walikota Bima, Muhammad Lutfi. Penggeledahan itu dilakukan sejak pukul 09.30. Sementara Brimob bersenjata lengkap masih berjaga-jaga. (KHN/HAK)