Mataram (NTB Satu) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTB menilai proyeksi pembangunan dan investasi di NTB memberikan kontribusi kerusakan terhadap lingkungan hidup, baik di kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil maupun terhadap lahan pertanian produktif.
Pada tahun 2020, persentase laju kerusakan hutan di Wilayah NTB mencapai 50-60 persen. Angka tersebut diklaim bertambah sampai dengan tahun 2023 ini.
Menyikapi persoalan itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, kerusakan hutan bukan tanggung jawab Pemprov NTB saja. Artinya, semua Pemerintah Kabupaten/ Kota di NTB juga harus ikut andil dalam menangani persoalan ini. Ia mengaku, pihaknya akan terus berupaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang ada di NTB.
“Apa pun itu, yang namanya kerusakan hutan itu bukan tanggung jawab satu pihak, jadi program yang terus kita gagas selama ini bagaimana untuk menghindari terjadinya kerusakan hutan,” ujarnya saat ditemui usai membuka kegiatan FOLU Net Sink 2023 di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Selasa, 22 Agustus 2023.
Jika dilihat dalam skala nasional, kata Rohmi, kerusakan hutan di NTB bisa dikatakan tidak terlalu parah, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Baca Juga :
- Siap Maju Pilgub 2024, Pathul Bahri Tak Gentar Hadapi Incumbent
- Kejati Terima Empat Tersangka dan Berkas Kasus Korupsi
- Sektor Pertanian NTB Diminta Mulai Lakukan Mitigasi Perubahan Iklim
- FSGI Minta KPU Revisi Aturan Usai MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
- Polda NTB Tuntaskan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Poltekkes Mataram
