Pembiayaan untuk honorium PPK dan PPS ditanggung oleh Pemprov NTB. Sedangkan KPPS dan Panterlih ditanggung oleh Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
“Termasuk nanti kita akan bahas terkait dengan keamanan ya itu yang masih kita sinkronisasi lagi,” jelasnya.
Di samping itu, penetapan dana hibah Pilgub 2024 ini tetap mengedepankan efisiensi anggaran. Mengingat Pilkada NTB digelar serentak di 10 kabupaten dan kota.
“Prinsipnya ke sana, efisiensi anggaran, untuk mengurangi high cost politic,” ujarnya.
Mengacu pada pemberitaan sebelumnya, besaran anggaran yang ditetapkan oleh Pemprov NTB lebih kecil dibandingkan anggaran yang dikunci oleh KPU pada beberapa waktu lalu. KPU NTB mengunci anggaran Pilkada 2024 senilai Rp180 miliar.
Baca Juga:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
Dalam hal ini, Miq Gite menegaskan, penetapan anggaran tetap mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, sehingga tidak terjadi double count.
“Kita detailkan supaya tidak ada double count kita simulasi kan, maka lahirlah item-item cost sharing itu sampai pada masalah teknisnya,” tegasnya.
Namun, terkait penetapan anggaran tersebut, Miq Gite mengaku akan tetap berkoordinasi dengan KPU dan juga Bawaslu.
“Nanti ada koordinasi lanjutan. Tapi untuk permasalahan-permasalahan krusial sudah lewat, tinggal penambahan aksesoris-aksesoris saja,” tandasnya. (MYM)
