Tuai Protes, Mendikbudristek Tegas Tetap Lanjutkan PPDB Sistem Zonasi

Mataram (NTB Satu) – Selama diterapkan sejak 2017, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi 2023 memunculkan banyak masalah. Meskipun begitu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim tidak akan mengubah kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem PPDB zonasi sangat penting untuk menghilangkan kesenjangan yang selama ini terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebab banyak siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, kata Nadiem, lalu terpaksa masuk ke sekolah swasta berbayar padahal secara ekonomi tidak mampu. “Maka, sistem PPDB dengan banyak jalur, termasuk zonasi menjadi solusinya,” tegasnya saat menghadiri BelajaRaya 2023 melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Sabtu, 29 Juli 2023. Ia menuturkan, mau serepot apapun atau ibu-ibu yang sudah anaknya les bertahun-tahun untuk masuk tes, seberapa kecewanya pun kalau tidak melakukan sistem zonasi, kesenjangan antar siswa tetap terjadi. Baca Juga: Tiga Bacapres Adu Gagasan Majukan Sektor Pendidikan Indonesia, Inilah Argumen Mereka Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah Solusi Masalah Administrasi Dinas Pendidikan 222 Mahasiswa FKIP Ummat Ikuti Program PLP II Terintergrasi KKN Pendidikan 2023 Pengamat Pendidikan: Penambahan Ruang Kelas Saat PPDB akan Merusak Mutu Pendidikan “Pasti ya sudah anak-anak yang tidak mampu akan selalu harus bayar sekolah swasta. Yang sekolah swasta yang buat tempat anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri,” imbuhnya. Selain alasan dapat menghilangkan kesenjangan, Nadiem beralasan kalau sistem zonasi merupakan kebijakan pendidikan yang harus terus-menerus disempurnakan. “Kalau kebijakannya berubah-ubah terus, ya tidak akan terlihat. Makanya zonasi ini adalah contoh legacy kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan,” jelasnya. Terlebih lagi, lanjut Nadiem, PPDB sistem zonasi menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Mulai dari tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan juga murid. Baca Juga: Tiga Bacapres Adu Gagasan Majukan Sektor Pendidikan Indonesia, Inilah Argumen Mereka Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah Solusi Masalah Administrasi Dinas Pendidikan 222 Mahasiswa FKIP Ummat Ikuti Program PLP II Terintergrasi KKN Pendidikan 2023 Pengamat Pendidikan: Penambahan Ruang Kelas Saat PPDB akan Merusak Mutu Pendidikan Dengan ada sistem zonasi dalam PPDB, ungkap Nadiem, kebutuhan siswa untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya semakin terperhatikan. Sehingga, PPDB zonasi ini, begitu penting dalam keberlanjutan kebijakan setiap periode pemerintahan. “Tidak ada masalah ketika kebijakan lama disempurnakan di periode atau pemerintahan selanjutnya. Itulah salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu tidak masalah," tandasnya. (JEF) Baca Juga: Tiga Bacapres Adu Gagasan Majukan Sektor Pendidikan Indonesia, Inilah Argumen Mereka Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah Solusi Masalah Administrasi Dinas Pendidikan 222 Mahasiswa FKIP Ummat Ikuti Program PLP II Terintergrasi KKN Pendidikan 2023 Pengamat Pendidikan: Penambahan Ruang Kelas Saat PPDB akan Merusak Mutu Pendidikan