P-Plus Kritik Penentuan Penjabat Gubernur NTB yang Kental Nuansa Politik

Mataram (NTB Satu) - Diskursus dalam penentuan calon Penjabat Gubernur NTB, masih jadi kritik dan kegelisahan Policy Plus (P-Plus) Research and Consultant. Betapa tidak, pembahasan pengganti sementara Dr. Zulkieflimansyah yang akan berakhir 19 September 2023 ini, berkutat pada kepentingan politik. Padahal pembahasan dan pertimbangan calon Penjabat, seharusnya berbasis kapasitas. Kenapa? "Sebab Penjabat saat menjabat harus mampu menjaga secara diametrial (garis pemisah) yang sama jaraknya dengan semua kekuatan politik," kata CEO P-Plus Research and Consultant, Dr. Adhar Hakim, SH.,MH menjawab NTBSatu, Selasa 1 Agustus 2023. Seorang pejabat Gubernur seyogyanya tidak terlalu ditarik pada kepentingan politik, karena akan ada empat hal yang menurut Adhar Hakim akan menjadi kewaspadaan saat menjabat. Baca Juga : Segini Kekayaan 6 Calon Penjabat Gubernur NTB, Ada yang Belum Terlacak Politisi Ini Pertanyakan Dasar Putusan Ahli Hukum DPRD NTB Soal Syarat Administrasi Penjabat Gubernur Politisi Senior PDIP Angkat Bicara Soal Penjabat Gubernur NTB : Aspirasi Rakyat Jangan Dibatasi Banyaknya Dukungan Bukan Syarat Mutlak Terpilih Jadi Penjabat Gubernur NTB Pertama, tata kelola APBD yang bersinggungan dengan belanja belanja politik. Kedua, tata kelola birokrasi, berupa penempatan pada jabatan jabatan strategis. Ketiga, kemampuan koordinasi yang cepat dengan Kemendagri. "Karena sifat Penjabat Gubernur yang sebagian besar kewenangannya harus berdasarkan koordinasi dengan Kemendagri," kata Adhar Hakim. Keempat, kemampuan mensukseskan kontestasi politik, Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif. Karena itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Periode 2012 - 2022 ini mengingatkan Kemendagri harus sejak awal menekankan kriteria yang sesuai kebutuhan lokal. Baca Juga : Segini Kekayaan 6 Calon Penjabat Gubernur NTB, Ada yang Belum Terlacak Politisi Ini Pertanyakan Dasar Putusan Ahli Hukum DPRD NTB Soal Syarat Administrasi Penjabat Gubernur Politisi Senior PDIP Angkat Bicara Soal Penjabat Gubernur NTB : Aspirasi Rakyat Jangan Dibatasi Banyaknya Dukungan Bukan Syarat Mutlak Terpilih Jadi Penjabat Gubernur NTB Di antaranya, rinci Adhar Hakim, kemampuan Penjabat Gubernur memandang dinamika sosio politik di NTB. "Karena itu, penting melihat kemampuan calon Penjabat Gubernur membaca dinamika politik lokal," sarannya. Harus diperhatikan juga kapasitas syarat formil Penjabat Gubernur sebagai strata tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN). Lebih detail lagi, soal kemampuan berkomunikasi dengan elit politik lokal. "Penjabat Gubernur ini ibaratnya adalah sosok yang harus mampu menyiapkan 'karpet merah' kepada kebutuhan sosio politik pasca kontestasi politik lokal. Jadi, dia harus benar benar faham arah kebutuhan sosial politik lokal," ujarnya mengingatkan. Baca Juga : Segini Kekayaan 6 Calon Penjabat Gubernur NTB, Ada yang Belum Terlacak Politisi Ini Pertanyakan Dasar Putusan Ahli Hukum DPRD NTB Soal Syarat Administrasi Penjabat Gubernur Politisi Senior PDIP Angkat Bicara Soal Penjabat Gubernur NTB : Aspirasi Rakyat Jangan Dibatasi Banyaknya Dukungan Bukan Syarat Mutlak Terpilih Jadi Penjabat Gubernur NTB Bagaimana menanggapi perbedaan tafsir soal syarat Penjabat Gubernur? Sebagai pendiri lembaga konsultan politik, hukum dan kebijakan publik,Jurnalis senior ini mengurai regulasinya. Dasar acuan syarat Penjabat Gubernur cukup jelas, sesuai diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 201 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yakni harus Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Maka jelas dalam regulasi itu, syarat syarat sudah diuraikan dan tidak multitafsir. Karena itu ia menekankan berpeganglah pada ketentuan tersebut. Baca Juga : Segini Kekayaan 6 Calon Penjabat Gubernur NTB, Ada yang Belum Terlacak Politisi Ini Pertanyakan Dasar Putusan Ahli Hukum DPRD NTB Soal Syarat Administrasi Penjabat Gubernur Politisi Senior PDIP Angkat Bicara Soal Penjabat Gubernur NTB : Aspirasi Rakyat Jangan Dibatasi Banyaknya Dukungan Bukan Syarat Mutlak Terpilih Jadi Penjabat Gubernur NTB "Itu secara hukum sudah kongkrit. Jadi hanya ASN yg sudah pada level tersebut yang memenuhi persyaratan. Itu bagian dari asas lex scripta, atau hukum harus tertulis," tegas Adhar. Bagi dia, ini tidak boleh ditafsirkan secara analogi atau ex stricta. Apalagi jika terjemahan dengan pendekatan politis. "Karena itu, argumentasi yang disampaikan Tim Hukum DPRD sudah benar," pungkas Adhar Hakim. (HAK) Baca Juga : Segini Kekayaan 6 Calon Penjabat Gubernur NTB, Ada yang Belum Terlacak Politisi Ini Pertanyakan Dasar Putusan Ahli Hukum DPRD NTB Soal Syarat Administrasi Penjabat Gubernur Politisi Senior PDIP Angkat Bicara Soal Penjabat Gubernur NTB : Aspirasi Rakyat Jangan Dibatasi Banyaknya Dukungan Bukan Syarat Mutlak Terpilih Jadi Penjabat Gubernur NTB