Setoran Keuntungan Rp104 Miliar dari PT AMNT ke Pemprov NTB Masih Stagnan

Mataram (NTB Satu) - Keuntungan Rp104 miliar yang belum disetor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada Pemprov NTB, belum menunjukkan kejelasan. Meski terkait Dana Bagi Hasil (DBH) ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tak berarti secepat yang diharapkan. Meski begitu, Pemerintah Provinsi NTB terus berusaha agar DBH dari keuntungan PT AMNT itu segera terealisasi. Pada 20 Juli 2023 lalu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baca Juga : AMNT Tunggak Setor Rp104 Miliar dengan Alasan Tunggu Aturan, PKS: Pakailah Aturan Lama DPRD NTB Panggil AMNT soal Tunggakan ke Pemprov Rp105 Miliar Alasan PT AMNT, Tunggakan Rp104 Miliar Terganjal Payung Hukum Tunggakan Royalti PT. AMNT Ditaksir Melebihi Rp104 Miliar Gubernur saat itu didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), H. Sahdan, S.T., dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Drs. Samsul Rizal. Asisten III Sekda NTB, H. Wirawan Ahmad mengatakan, pencairan DBH dari keuntungan PT AMNT masih menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, Pemprov NTB tetap mengawal royalti tersebut dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. "Terkait DBH, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," kata Wirawan saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 28 Juli 2023. Terpisah, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB, H. Sahdan, S.T. mengatakan, dalam hal pencairan DBH ini, pemerintah pusat menjanjikan pertemuan lanjutan dalam waktu yang belum ditentukan. Baca Juga : AMNT Tunggak Setor Rp104 Miliar dengan Alasan Tunggu Aturan, PKS: Pakailah Aturan Lama DPRD NTB Panggil AMNT soal Tunggakan ke Pemprov Rp105 Miliar Alasan PT AMNT, Tunggakan Rp104 Miliar Terganjal Payung Hukum Tunggakan Royalti PT. AMNT Ditaksir Melebihi Rp104 Miliar Sebagai informasi, tunggakan royalti itu jadi temuan BPK untuk periode 2020 mencapai Rp104 Miliar atau setara 6,71 juta dolar. Dasar penyerahan royalti itu sesuai Pasal 129 ayat 2 Undang Undang Minerba, bahwa Pemprov NTB berhak memperoleh keuntungan bersih PT. AMNT yang memegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Temuan soal tunggakan itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB, Kamis 8 Juli 2023. Menurut Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, dana bagi hasil itu wajib disisihkan kepada kas Pemprov NTB bersumber dari keuntungan bersih PT. AMNT. “Data bagi hasil itu adalah 1,5 persen dari keuntungan bersih PT. AMNT,” kata Pius saat Paripurna. Ditambahkan Pius, angka royalti yang belum dibayar perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa membengkak, lebih dari Rp104 Miliar. Karena tunggakan berlanjut tahun 2021 dan 2022. (MYM) Baca Juga : AMNT Tunggak Setor Rp104 Miliar dengan Alasan Tunggu Aturan, PKS: Pakailah Aturan Lama DPRD NTB Panggil AMNT soal Tunggakan ke Pemprov Rp105 Miliar Alasan PT AMNT, Tunggakan Rp104 Miliar Terganjal Payung Hukum Tunggakan Royalti PT. AMNT Ditaksir Melebihi Rp104 Miliar