Merawat Republik Melalui Demokrasi Inklusif

Oleh: Eko Saputra(Pengurus PB HMI 2023-2025 & Direktur Pegiat Demokrasi Indonesia) Salah satu syarat negara yang menganut sistem demokrasi yaitu adanya pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang demokratis. Bukan hanya pembentukannya, tapi juga tugas seorang pemimpin yang demokratis. Esensinya, Pemilu bukan saja sebagai momentum politik, melainkan demokrasi sustainable sebagai prinsip primernya, yang menjamin hak warga negaranya. Karenanya, Pemilu sebagai agenda rutinitas oleh negara yang klaim demokratis, di mana perubahan sirkulasi elit politik itu terjadi. Meskipun kadang-kadang, pelaksanaan politiknya jauh dari kaidah-kaidah demokrasi, namun Pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif, sebagai syarat negara demokrasi. Pada akhirnya tidak bisa dipungkiri, bahwasannya pemilu sebagai ajang kompetisi aktor-aktor politik untuk menciptakan status demokrasinya (status quo). Pada umumnya, Pemilu adalah salah satu instrumen dasar negara demokrasi, yang di mana dimaknai sebagai media dan sarana kedaulatan rakyat—mengutamakan hak warga negara dalam berekspresi, yang nantinya akan ditransformasikan menjadi kekuasaan politik yang mutu, baik itu di parlemen dan juga eksekutif. Baca Juga : Sholeha, Remaja Tuli Asal Mataram Suarakan Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi di Rwanda Presiden Joko Widodo Buka-Bukaan Adanya Oknum Jaksa Nakal Puluhan Atlet Akan Ramaikan Kejuaraan Paralayang Dunia di Lombok Tengah Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekotong, PBHM Minta Fokus pada Kepentingan Terbaik Anak Polisi Temukan Indikasi Kejanggalan Kebakaran TPST Gili Trawangan Konteksnya, pemilu tidak diukur berdasarkan konsensus pemilu—minimal jumlah suara rakyat, melainkan prinsip utamanya (dari, oleh dan untuk rakyat). Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, "demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan". Artinya, dalam peta pemilu yang dilaksanakan merupakan suatu proses untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pemilu diadakan setiap lima tahun sekali sebagai upaya sirkulasi politik elite, yang merupakan representatif mandataris rakyat—diperebutkan melalui ajang kontestasi politik. Pemilu juga dimaknai sebagai ajang untuk merangkum kepentingan rakyat. Dimaknai sebagai jalan untuk mengumpulkan harapan rakyat sebagai bekal pelaksana amanat rakyat kedepan. Namun, hari-hari ini, Pemilu diklaim sebagai tukar tambah kepentingan, dimana elit politik sibuk untuk membentuk koalisi electoral threshold, ketimbang mensponsori ide tentang kesejahteraan. Dalam prosesnya, Pemilu cenderung ditandai dengan pelintiran kebencian—perilaku yang menjadikan hilangnya prinsip utama demokrasi, yakni mengadu domba yang berakhir disintegrasi bangsa. Fitnah-memfitnah adalah cara zalim berdasarkan aturan agama dan negara, namun sudah menjadi kelaziman saat jelang pemilu. Dan yang lebih parahnya lagi ujaran kebencian pun diperankan oleh partai politik, yang memberikan animo kepada masyarakat sebagai landasan pengetahuannya. Padahal partai politik merupakan cikal bakal daripada demokrasi. Oleh karenanya, untuk menjadikan pemilu yang bersih dan berintegritas diperlukan badan yang mengawasi jalanya pemilu sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang mutu dalam pesta demokrasi. Secara umum pada masyarakat demokratis, ketaatan pada hukum demokrasi sangatlah penting dan harus menjadi perhatian semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan demikian, jika masyarakat indonesia menginginkan untuk tatanan masyarakat yang demokratis melalui Pemilu, maka hukum Pemilu tidak dapat dibeli dan ditawar-tawar lagi. Sayangnya, sejauh pengalaman Pemilu di Indonesia, penegakan terhadap pelanggaran Pemilu kurang mendapatkan prioritas dibandingkan dengan proses Pemilunya. Baca Juga : Sholeha, Remaja Tuli Asal Mataram Suarakan Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi di Rwanda Presiden Joko Widodo Buka-Bukaan Adanya Oknum Jaksa Nakal Puluhan Atlet Akan Ramaikan Kejuaraan Paralayang Dunia di Lombok Tengah Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekotong, PBHM Minta Fokus pada Kepentingan Terbaik Anak Polisi Temukan Indikasi Kejanggalan Kebakaran TPST Gili Trawangan Kerap kali dari hasil Pemilu, partai-partai politik (parpol) sering menyoroti adanya kecurangan dalam proses Pemilu. Tapi tiba saatnya kecurangan itu dilegalkan, banyak parpol yang tidak menuntut atas kecurangan yang dilakukan. Sebab kecurangan itu dilakukan, baik oleh eksekutif partainya, calon legislatifnya, maupun kadernya. Bahkan lebih konyolnya lagi, penyelenggara pun kerap kali terlibat dari penyimpangan hukum Pemilu yang berintegritas—lebih pada pengamanan posisi. Pada akhirnya, hasil Pemilu bukan lagi untuk menentukan pemimpin yang demokratis, melainkan kerja sama untuk bentuk kekuatan petahana, imbalannya bagi-bagi jabatan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, maka aturan dan hukum proses demokrasi haruslah ditaati agar pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan terbuka. Praktik Pemilu di Indonesia, sejauh ini memiliki beberapa tipe dalam prosesnya. Siti Hastiti P, berdasarkan jurnal Hukum No. 25 Vol 11 tentang "pemilu dan demokrasi telaah terhadap prasyarat normatif pemilu", ada dua macam tipe. Pertama, pemilu sebagai formalitas politik; kedua, pemilu sebagai alat demokrasi. Sebagai formalitas politik, pemilu hanya sebagai legalitas pemerintahan non-demokratis dan Pemilu yang dijalankan tidak demokratis, di mana adanya rekayasa untuk memenangkan partai tertentu yang merupakan partai penguasa. Kemudian untuk pemilu sebagai alat demokrasi dijalankan di atas prinsip jujur, bersih, bebas kompetitif dan adil. Jika pemerintah yang berkuasa dijatuhkan melalui Pemilu yang demokratis, maka hal itu akan diterima sebagai konsekuensi demokrasi. Seyogianya di Indonesia hari-hari ini, membangun kekuatan penguasa lebih lazim, daripada menyusun perubahan 5 tahun mendatang. Sehingga tidak dapat dipungkiri, bahwasannya di era digital ini cenderung terjadinya ujaran kebencian melalui akun-akun palsu media sosial (sering disebut Buzzer). Pemilu pada mulanya dicita-citakan kan sebagai proses panjang dalam membentuk Indonesia adil makmur. Tapi dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada formalitas politik, sehingga dalam tempuannya 'money politic' sebagai instrumennya. Pada akhirnya, demokrasi hanya memiliki nilai transaksional ketimbang substansinya, yakni membangun kesejahteraan melalui pemilu yang berdaulat. Maka dari sinilah, kita akan mengetahui bahwasannya mensponsori kesejahteraan masuk dalam agenda sekian, di mana kepentingan kelompok dan koalisi lebih diutamakan. Baca Juga : Sholeha, Remaja Tuli Asal Mataram Suarakan Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi di Rwanda Presiden Joko Widodo Buka-Bukaan Adanya Oknum Jaksa Nakal Puluhan Atlet Akan Ramaikan Kejuaraan Paralayang Dunia di Lombok Tengah Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekotong, PBHM Minta Fokus pada Kepentingan Terbaik Anak Polisi Temukan Indikasi Kejanggalan Kebakaran TPST Gili Trawangan Untuk itulah, dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas untuk pemimpin yang berintegritas, diperlukan perketat pengawasan oleh badan pengawasan sebagai perwujudan untuk menghasilkan masyarakat indonesia yang sejahtera, damai, adil, dan makmur. Dengan begitu, berlangsungnya Pemilu tersebut akan mencerminkan kesadaran masyarakat. Artinya pemilihan umum yang demokratis akan membentuk masyarakat yang demokratis, juga pemilihan umum yang integritas, akan menghasilkan masyarakat yang berintegritas pula. Karenanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tidak hanya membutuhkan demokrasi sebagai sebuah prosedur saja, tapi yang paling utama adalah membutuhkan demokrasi as value, sebagai sebuah nilai yang lebih esensial. Sehingga pemilihan umum berlangsung, adanya etika dan moral demokrasi yang tidak boleh terabaikan, sebagai daya untuk mewujudkan integritas pemilu dalam menyongsong indonesia yang lebih adil dan makmur. Baca Juga : Sholeha, Remaja Tuli Asal Mataram Suarakan Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi di Rwanda Presiden Joko Widodo Buka-Bukaan Adanya Oknum Jaksa Nakal Puluhan Atlet Akan Ramaikan Kejuaraan Paralayang Dunia di Lombok Tengah Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Sekotong, PBHM Minta Fokus pada Kepentingan Terbaik Anak Polisi Temukan Indikasi Kejanggalan Kebakaran TPST Gili Trawangan