Mataram Dapat Penghargaan KPAI, Perlindungan Anak Bukan Hanya Tugas Pemerintah

Mataram (NTB Satu) - Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, salah satunya ialah anugerah perlindungan anak. Kota Mataram meraih penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman. Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi mengatakan, dalam konteks penanganan perlindungan anak, dengan adanya penghargaan bisa lebih memicu Kota Mataram untuk lebih fokus menjadi kota yang layak untuk tumbuh dan kembang anak. Joko menjelaskan, perjalanan untuk mencapai kota yang layak untuk perlindungan anak sangat panjang. Masyarakat dan pemerintah harus membangun kerja sama untuk perlindungan anak yang integratif dan komperensif. "Mulai dari pencegahannya, penanganan anak-anak yang bermasalah dan itu masih jadi pekerjaan rumah bersama. Semua pihak harus ikut terlibat untuk mewujudkan zona yang benar-benar layak untuk anak," jelasnya, Jumat, 21 Juli 2023. Baca Juga : Kekerasan Seksual Marak di Lembaga Pendidikan Agama, Pegiat Anak Beri 3 Peringatan untuk Kemenag Diduga Banyak Kasus Kekerasan Seksual Anak di NTB tak Tuntas Akomodir Hak Anak di Dunia Pendidikan Lewat Satuan Pendidikan Ramah Anak LPA Mataram Tegaskan Tak Ada RJ Bagi Kekerasan Seksual Anak Ia menambahkan, Mataram harus lebih berfokus kepada komunitas-komunitas yang masih ada, seperti anak-anak yang ada di Asrama Ahmadiyah Transito Mataram. Mereka termasuk kelompok minoritas yang masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya dari pemerintah. Asrama Ahmadiyah Transito Mataram berlokasi di Kelurahan Majeluk, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Asrama ini awalnya tempat penampungan transmigran, tetapi pada tahun 2006 bangunan seluas setengah hektare ini beralih fungsi sebagai penampungan sementara bagi sekitar 600 jemaat Ahmadiyah. "Bagaimana cara Lembaga Perlindungan Anak mengembalikan anak-anak tersebut ke tempatnya masing-masing, mereka banyak yang ingin pulang dan tidak mungkin berdiam di sana dalam jangka waktu yang lama. Di sanalah peran LPA untuk mewujudkan impian anak-anak yang ada di sana," jelasnya. Selain itu, kasus anak yang ada di Kota Mataram masih terbilang stabil, Joko belum bisa memberikan data yang pasti. Namun angka kasus anak Kota Mataram belum mengalami perubahan. Baca Juga : Kekerasan Seksual Marak di Lembaga Pendidikan Agama, Pegiat Anak Beri 3 Peringatan untuk Kemenag Diduga Banyak Kasus Kekerasan Seksual Anak di NTB tak Tuntas Akomodir Hak Anak di Dunia Pendidikan Lewat Satuan Pendidikan Ramah Anak LPA Mataram Tegaskan Tak Ada RJ Bagi Kekerasan Seksual Anak "Cenderung stabil dari tahun ke tahun, kadang naik sedikit turun sedikit, kalau membandingkan dengan Kabupaten atau wilayah lain angka Mataram berada di tengah-tengah, karena tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah," ujarnya. Kendati demikian, Joko mengatakan bahwa, layak atau tidaknya Kota Mataram menerima penghargaan dari KPAI tergantung dari penilaian pusat. "Jadi saya pikir bagaimana parameter dari perlindungan anak? Kami menyambut baik penghargaan tersebut, dan semoga bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk bergerak jadi lebih baik dan bisa memenuhi penghargaan yang telah diberikan," tuturnya. Hal terpenting menurut Joko, bahwa perlindungan anak bukan tugas pemerintah saja, tetapi kerja sama semua pihak termasuk masyarakat. "Bagaimana masyarakat bisa bergerak dalam pengasuhan anak, dan terlibat dalam pelaporan kekerasan anak, meskipun kecil, dan saya berharap semua elemen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama dan mewujudkan Mataram layak mendapatkan penghargaan," harapnya. (WIL) Baca Juga : Kekerasan Seksual Marak di Lembaga Pendidikan Agama, Pegiat Anak Beri 3 Peringatan untuk Kemenag Diduga Banyak Kasus Kekerasan Seksual Anak di NTB tak Tuntas Akomodir Hak Anak di Dunia Pendidikan Lewat Satuan Pendidikan Ramah Anak LPA Mataram Tegaskan Tak Ada RJ Bagi Kekerasan Seksual Anak