Mantan Bendahara RSUD Praya Dituntut 6,5 Tahun Penjara

Mataram (NTB Satu) - Berbeda dengan terdakwa yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK), mantan bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah, Baiq Prapningdiah Asmarini dituntut 6,5 tahun penjara. Tuntutan itu dalam perkara korupsi dana BLUD tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020. "Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa Baiq Prapningdiah Asmarini menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara," kata JPU yang diwakili Bratha Hari Putra, Senin, 26 Juni 2023. Selain penjara, perempuan yang mengikuti sidang mengenakan baju putih itu juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan badan. Jaksa dalam tuntutan menyatakan perbuatan terdakwa sebagai bendahara telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baca Juga : PPK Proyek BLUD RSUD Praya Dituntut 8,5 tahun Penjara Suhaili Diminta Kembali Hadir di Sidang Korupsi BLUD RSUD Lombok Tengah Berkaca dari Kasus BLUD RSUD Praya, Anggaran Pemda Rawan Diselewengkan untuk Pilkada Mantan Dirut RSUD Lombok Tengah Dokter Langkir Disidang Maret Sama sepeti Adi Sasmita, pertimbangan jaksa menuntut demikian karena terdakwa dinilai tidak mendukung APH memberantas tindak pidana korupsi. Pertimbangan lain, eks bendahara tersebut dianggap tidak memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian keuangan negara. "Selama persidangan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit," ucap Bratha. Untuk pertimbangan yang meringankan, Baiq Prapningdiah belum pernah menjalani pidana hukuman. Uraian JPU, Baiq Prapningdiah bersama dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir dan PPK proyek Adi Sasmita bersama-sama melakukan korupsi. Muzakir Langkir sebagai kuasa pengguna anggaran terungkap memerintahkan Baiq Prapningdiah dalam kapasitas melakukan pemotongan pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia. Baca Juga : PPK Proyek BLUD RSUD Praya Dituntut 8,5 tahun Penjara Suhaili Diminta Kembali Hadir di Sidang Korupsi BLUD RSUD Lombok Tengah Berkaca dari Kasus BLUD RSUD Praya, Anggaran Pemda Rawan Diselewengkan untuk Pilkada Mantan Dirut RSUD Lombok Tengah Dokter Langkir Disidang Maret Akibat tindakannya, muncul kerugian negara dalam periode pengelolaan dana BLUD tahun 2017 sampai dengan 2020 senilai Rp883 juta. Angka itu muncul berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Lombok Tengah dalam proyek pengadaan makanan basah dan kering. Selain itu, muncul dugaan suap dalam periode pengelolaan dana BLUD pada RSUD Praya senilai Rp877 juta. (KHN) Baca Juga : PPK Proyek BLUD RSUD Praya Dituntut 8,5 tahun Penjara Suhaili Diminta Kembali Hadir di Sidang Korupsi BLUD RSUD Lombok Tengah Berkaca dari Kasus BLUD RSUD Praya, Anggaran Pemda Rawan Diselewengkan untuk Pilkada Mantan Dirut RSUD Lombok Tengah Dokter Langkir Disidang Maret