Mataram (NTB Satu) – Penutupan salah satu kampus di NTB, Bali, dan NTT serta maraknya pelanggaran pengelolaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjadi perhatian khusus Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) wilayah 8.
Sebab, LLDikti wilayah 8 merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek di wilayah NTB, Bali, dan NTT.
Baca juga :
- Lantik Puluhan Pejabat, Gubernur Iqbal: Dievaluasi 6 Bulan, Tak Capai Target Siap Mundur
- Cegah Banjir Berulang, Pemkab Lombok Barat Kebut Bersihkan Drainase Senggigi
- Polresta Mataram Sebut Pria Aniaya-Bunuh Anjing Diduga untuk Dijual
- Saiful Mujani Dilaporkan ke Polisi Dugaan Penghasutan ke Prabowo
- Resmi Dilantik Jadi Sekda NTB, Abul Chair Tekankan Keseimbangan Fiskal dan Tata Kelola Birokrasi
Melalui laman resmi Instagram @lldiktiwilayah8, LLDikti wilayah 8 membagikan informasi aturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 7 tahun 2020. Aturan tersebut berisi tentang pendirian, perubahan, pembubaran kampus negeri dan kampus swasta.
Dalam postingannya pada Selasa, 13 Juni 2023, disampaikan bahwa kampus-kampus di wilayah NTB, Bali, dan NTT harus menaati Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Jika tidak menaati, kampus-kampus tersebut akan bernasib sama, mendapatkan sanksi administratif berat atau penutupan kampus oleh kementerian.
