Deretan “Korban” UU ITE di NTB: Dari Aktivis, Pengacara hingga Jurnalis Senior

Mataram (NTB Satu) - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 kontroversial sejak dilahirkan, terlebih setelah dijalankan karena memakan banyak korban. Meskipun dimaksudkan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, UU ITE menuai kritik karena penggunaannya yang dapat mengancam kebebasan berekspresi, terutama bagi para aktivis dan kelompok kritis lainnya. Baca juga : Misalnya di NTB, sudah banyak tercatat kelompok kritis yang dijerat pasal dalam UU ITE lantaran berekspresi di media sosial. Fihirudin salah satunya. Aktivis yang saat ini perkaranya masih proses sidang di PN Mataram. Selain Fihirudin, setidaknya ada enam orang dengan beragam profesi yang pernah pernah meraskan terjerat produk hukum yang kerap disebut sebut berisi pasal karet tersebut. Berikut daftarnya: Khairudin M Ali (2014) Khairudin M. Ali adalah Koordinator Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, PanitiaPengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima, di yang didakwa melanggar UU ITE atas dugaan pencemarannama baik melalui facebook. Kasus dugaan pencemaran nama baik lewat akun Facebook yang. Kasus ini bermula ketika ramai isu Pemilu 2014 lalu. Di akun Facebook atas nama Rangga Babuju, Khairudin ikut berkomentar. Baca juga : Belakangan kicauannya di Facebook itu ditanggapi berbeda oleh KPU Kota Bima. Ketua KPUKota Bima, Nurfarhati melaporkannya ke polisi pada Februari tahun 2014. Jurnalis senior yang juga CEO Harian Bima Ekspres ini akhirnya diputus bebas Majelis Hakim PN Raba Bima. 2. Rudy Lombok (2015) Pada 2015, Furqan Ermansyah yang memiliki nama akun facebook Rudy Lombok terjerat Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia dianggap telah mencemarkan nama baik Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat (BPPD NTB). Baca juga : Rudy diketahui memang aktif mengkritik BPPD NTB karena merasa promosi pariwisata NTB kurang produktif mempromosikan pariwisata daerah. Kritik itu lalu ditanggapi BPPD NTB dengan melaporkan Rudy ke Polda NTB. Menyusul laporan itu, polisi pun sempat menahan Rudy. 3. Baiq Nuril Maknun (2019) Seorang honorer di sekolah SMA di Mataram, Baiq Nuril juga menjadi korban UU ITE dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja pada 2019 lalu. Hakim kasasi Mahkamah Agung menyatakan Nuril bersalah atas sangkaan "mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan" yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Baca juga : Nuril yang disebut jadi korban mendapat banyak simpati publik. Bahkan perjuangan Nuril mencari keadilan mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, yang mempersilakan Nuril untuk mengajukan grasi seandainya PK-nya ditolak. Akhirnya, berkat grasi Presiden Jokowi, Nuril dinyatakan bebas. 4. Agus Mawardy (2019) Pemimpin Redaksi Media Online Metro Mini, Agus Mawardy juga pernah terkena jerat UU ITE pada 2019 lalu. Ia didakwa melanggarpasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena disebutkan mencemarkan nama baik Kapolres Bima, Erwin Ardiansyah melalui media sosial Facebook. 5. Ida Made Santi Adnya (2022) Pengacara sekaligus Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB, Ida Made Santi Adnya sempat dilaporkan melanggar UU ITE lantaran mengunggah objek tanpa izin dari suami kliennya pada 2022 lalu. JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Baca juga : Sehingga JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. Namun dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhkan vonis bebas, dan agar JPU memulihkan nama baik dan hak-hak Made Santi. 6. Lalu Munawir Haris (2022) Ketua LSM KASTA NTB, Lalu Munawir Haris atau Lalu Wink Haris (LWH) ditahan di Rutan Mapolda NTB pada 28 November 2022, dengan kasus yang sama yakni tindak pidana UU ITE. Kasus itu bermula dari beredarnya video dugaan mengandung unsur pornografi berdurasi 15 detik, video itu kemudian diduga dibagikan oleh LWH di grup WA. Baca juga : Tindakan Lalu Wink Haris yang menyebarkan video itu lantas dilaporkan ke Polda NTB oleh Ikshan Ramdhany pada 27 September 2022. Setelah ditetapkan tersangka, LWH disangkakan dengan pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE. 7. Muhammad Fihiruddin (2023) Seorang aktivis pemuda, Muhammad Fihiruddin ditahan oleh Polda NTB pada awal 2023 karena disangka menyebarkan informasi yang bermuatan sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dimana saat itu, dirinya bertanya melalui WhatsApp Group kepada Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda tentang rumor tiga oknum dewan yang ditangkap mengkonsumsi narkoba saat kunjungan kerja di luar daerah. Namun tiga oknum tersebut tidak ditahan karena diduga membayar Rp150 juta per orang. Atas pertanyaan tersebut, Baiq Isvie melaporkan Direktur Logis NTB itu ke Cyber Crime Ditkrimsus Polda NTB, setelah memberi somasi terlebih dahulu. Polda NTB kemudian menetapkan Fihiruddin sebagai tersangka. Hapus Pasal Karet UU ITE Kepala Sub Divisi Paguyuban Korban UU ITE SAFEnet, Muhammad Arsyad mengatakan, ancaman pasal karet Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengintai 99 persen pengguna internet di Indonesia. Sebab, kata dia, 99 persen pengguna internet itu juga menggunakan media sosial yang selama ini dapat dijadikan salah satu bukti persidangan terkait pelanggaran UU ITE. Menurut dia, semua orang tidak bisa bebas dalam bermedia sosial karena diberatkan oleh Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Di sisi lain, Arsyad menemukan bahwa anjuran pemerintah agar masyarakat bermedia sosial secara baik dan sehat tidak dipahami sebagai suatu hal yang positif. Baca juga : "Kenapa? karena sama saja meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkritik. Apalagi kita paham, pemerintah dan DPR misalnya selalu mengajak kita untuk peran serta dalam mengawasi kinerja pemerintah, tetapi ketika itu kita publish ke media sosial. Maka yang kita hadapi adalah penjara," katanya, dikutip dari Kompas, Jumat, 16 Juni 2023. Oleh karena itu, ia menekankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus pasal karet dalam UU ITE jika ingin menjadikan demokrasi di Indonesia lebih baik. (MKR)