Mataram (NTBSatu) – Pemerintah pusat terus melakukan penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk mengantisipasi El-Nino sampai bulan Juni 2024 mendatang.
Akan tetapi, menurut Ekonom Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, penyaluran bansos beras yang dilanjutkan tahun 2024 ini berisiko akan memberatkan petani lokal.
Tauhid menambahkan, bulan April hingga Mei 2024 sudah masuk musim panen. Maka dari itu, bantuan beras harusnya sudah dicabut karena dapat mengakibatkan harga pada tingkat petani akan jatuh oleh banyaknya jumlah beras bantuan dari pemerintah.
“Bansos beras ini diluncurkan pemerintah untuk menekan harga beras di lapangan yang melambung. Kalau harga beras sudah berangsur normal semestinya bansos beras tidak dilanjutkan,” jelas Tauhid, yang dilansir dari Kumparan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Tauhid bahkan menegaskan, bahwa bansos sudah tidak dibutuhkan, karena sebelumnya sudah banyak bansos yang diberikan.
Baca Juga: Kampanye di Media Sosial, Diskominfo Mataram: Harus Sesuai SOP
Seperti diketahui, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah bakal kembali mengimpor beras sebanyak 3 juta ton di tahun 2024. Namun pada tahun 2023, pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton.
Menurut Tauhid, impor beras jadi konsekuensi ketika bansos beras dilanjutkan di tahun 2024.
“Sudah berkurang, sudah dibanjiri. Kan ini berarti impor, tidak boleh banyak-banyak lagi, kasihan petaninya,” tegas Tauhid
Tauhid menilai impor beras itu dilakukan pemerintah untuk melanjutkan bansos beras, padahal sudah tak lagi jadi prioritas. Meski begitu, dia menegaskan bansos reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos akan tetap dibutuhkan. (WIL)
Baca Juga: Gempa 5,6 Magnitudo di Barat Daya Bali Terasa hingga Lombok
