Mataram (NTB Satu) – Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi demokrasi di semua level, baik di eksekutif maupun di legislatif tidak lepas dengan isitilah politik uang.
Bahkan menjadi atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadikan politik uang salah satu indikator kerawanan pemilu, selain Politisasi SARA, Netralitas ASN, dan Kampanye hitam.
Untuk menghindari adanya perilaku jual beli suara atau menjadikan suara pemilih sebagai “komoditas” oleh elite politik, serta bacaleg maka diperlukan adanya upaya yang lebih konservatif.
Lihat juga:
- Jaksa Lawan Putusan Hakim, Tak Terima Bos PT GNE dan PT BAL Divonis Ringan
- WN Italia Dilaporkan ke Imigrasi Diduga Tipu dan Umpat Masyarakat Lombok Utara
- LGBT Penyumbang Kasus HIV/AIDS Terbanyak di Lombok Timur, Pentingnya Kemauan Berobat
- Pasien BPJS Lombok Timur Keluhkan Kekosongan Obat di Puskesmas
- SMKPP Negeri Bima Beri Kontribusi Ketahanan Pangan Lokal
- SMKPP Negeri Bima Siapkan Keterampilan Pertanian Aplikatif Bagi Siswa
