Mataram (NTB Satu) – Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi demokrasi di semua level, baik di eksekutif maupun di legislatif tidak lepas dengan isitilah politik uang.
Bahkan menjadi atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadikan politik uang salah satu indikator kerawanan pemilu, selain Politisasi SARA, Netralitas ASN, dan Kampanye hitam.
Untuk menghindari adanya perilaku jual beli suara atau menjadikan suara pemilih sebagai “komoditas” oleh elite politik, serta bacaleg maka diperlukan adanya upaya yang lebih konservatif.
Lihat juga:
- KPU Tayangkan Survei Elektabilitas Paslon: Tim Rohmi-Firin Layangkan Protes, Zul-Uhel Serahkan ke Bawaslu
- Paksi KPK Sosialisasikan Zona Bebas Korupsi di RSUD Sumbawa
- Iqbal Respons Berbagai Lembaga Survei yang Menangkan Paslon 03: Alhamdulillah tapi Bukan Final
- Kampanye Paslon di Kota Bima Ricuh, Satu Meninggal, Dua Luka-luka
- KPK Sentil Penanganan Tambang Emas Ilegal Sekotong: tak Cukup Daerah, Kita Tahu Sama Tahu
- Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK
