Mataram (NTB Satu) – Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi demokrasi di semua level, baik di eksekutif maupun di legislatif tidak lepas dengan isitilah politik uang.
Bahkan menjadi atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadikan politik uang salah satu indikator kerawanan pemilu, selain Politisasi SARA, Netralitas ASN, dan Kampanye hitam.
Untuk menghindari adanya perilaku jual beli suara atau menjadikan suara pemilih sebagai “komoditas” oleh elite politik, serta bacaleg maka diperlukan adanya upaya yang lebih konservatif.
Lihat juga:
- BKD Mataram Catat Pemasukan PAD Rp468,5 Miliar, Realisasi Pajak Parkir Terendah
- Dewan Tegaskan Pentingnya Grand Design Tata Ruang untuk Kota Mataram
- Seleksi Terbuka 11 Jabatan Lowong, Mohan Persilahkan Pejabat Luar Daerah Mendaftar
- Polisi Sisir Keterlibatan Sejumlah Instansi Dugaan Gratifikasi Pemprov NTB
- Mantan Sekda NTB Rosiady Bantah Langgar Permendagri Usai Divonis 8 Tahun
- Kolaborasi STKIP Tamsis Bima dan UM Malang, Gelar Pelatihan Pengolahan Ikan untuk Dongkrak Perekonomian Desa Mbawi
