Mataram (NTB Satu) – Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi demokrasi di semua level, baik di eksekutif maupun di legislatif tidak lepas dengan isitilah politik uang.
Bahkan menjadi atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadikan politik uang salah satu indikator kerawanan pemilu, selain Politisasi SARA, Netralitas ASN, dan Kampanye hitam.
Untuk menghindari adanya perilaku jual beli suara atau menjadikan suara pemilih sebagai “komoditas” oleh elite politik, serta bacaleg maka diperlukan adanya upaya yang lebih konservatif.
Lihat juga:
- Seleksi Terbuka Pejabat Eselon III Dimulai, Puluhan Jabatan Lowong
- Kos Ilegal di Mataram Disebut Berpotensi jadi Tempat Penyalahgunaan Narkoba dan Seks Bebas
- Jejak Rohimah Fadla, Anak Penjaga dan Cermin Dedikasi Kampus Merah
- Agustina, Putri Pela yang Membawa Semangat Desa ke Panggung Indonesia
- Kisah Putri Karimah, Lulusan Cumlaude yang Jadikan STKIP Tamsis Bima Sebagai Rumah Kedua Keluarganya
- 18 Wisudawan STKIP Tamsis Raih Beasiswa S2 dan Hadiah Spesial dari Wagub NTB dan Bank Himbara
