Mataram (NTB Satu) – Sudah menjadi rahasia umum bahwa kontestasi demokrasi di semua level, baik di eksekutif maupun di legislatif tidak lepas dengan isitilah politik uang.
Bahkan menjadi atensi serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadikan politik uang salah satu indikator kerawanan pemilu, selain Politisasi SARA, Netralitas ASN, dan Kampanye hitam.
Untuk menghindari adanya perilaku jual beli suara atau menjadikan suara pemilih sebagai “komoditas” oleh elite politik, serta bacaleg maka diperlukan adanya upaya yang lebih konservatif.
Lihat juga:
- SMAN 4 Sumbawa Besar Tembus Semifinal Nasional TKA 2025, Ukir Prestasi di Tengah Persaingan Ribuan Sekolah
- Sistem Elektronik Pemkot Mataram Diserang Ratusan Ribu Peretas
- Miris, Petani di Lombok Tengah Tidak Dapat Bantuan Bibit Selama Empat Tahun
- Dinas Dikbud Sumbawa Hapus Syarat Rekomendasi Pencairan Dana BOS
- 39 Jabatan Kepala SMA Sederajat di NTB Masih Kosong, Pengamat Soroti Hambatan Birokrasi
- ASN Pemkab Lombok Barat Wajib Pakai Batik Khas Daerah Setiap Kamis
