Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) Andi Mardan menilai banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di Loteng sebanding dengan tingginya jumlah penduduk miskin.
Menurut dia, ada 28 ribu RTLH yang masuk dalam program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Tengah.
Andi menilai target program Dinas Perkim itu realistis jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin 131.940 orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.
“Jika satu rumah tangga memiliki rata-rata empat anggota keluarga berarti ada 112.000 penduduk miskin yang terdampak dengan program itu,” tuturnya.
Kemudian, ia mengingatkan agar dalam menentukan sasaran program, pemerintah lebih melihat prinsip keadilan dan tepat sasaran supaya tidak terjadi kecemburuan dari warga miskin lainnya.
“Pembangunan memang harus bertahap, dan sosialisasi perlu dilakukan kepada perangkat desa dan masyarakat lainnya, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” katanya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB itu menyebutkan pola pembangunan bertahap juga penting untuk menyikapi pembiayaan yang membebani keuangan daerah.
Dia mengungkapkan anggaran untuk satu RTLH itu Rp 25 juta, atau butuh biaya Rp 700 miliar untuk mencapai target 28 ribu RTLH.
“Nah, dari sini kita harus menilai apakah target itu sudah realistis dengan kemampuan keuangan kita,” ujarnya Andi Mardan.
Di sisi lain, kata Andi, target pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Tengah tahun ini sebesar Rp 315,8 miliar. Sedangkan tahun 2021 targetnya Rp 232,3 miliar.
“Jangan lupa, tahun lalu capaian PAD kita hanya 67 persen. Ini juga harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya.
Oleh sebab itu dia berharap Pemkab Lombok Tengah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah secara hati-hati dalam melakukan pengentasan kemiskinan.
Andi menekankan pengentasan kemiskinan tidak bisa selesai hanya dengan pembangunan fisik. Banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan, terutama mengenai pendidikan dan ekonomi.
“Pembangunan fisik hanya satu bagian dari upaya kita mengentaskan kemiskinan. Kita juga harus memperhatikan aspek manusianya, seperti motivasi belajar, kebutuhan pangan, pengendalian harga, dan sebagainya,” kata Andi. (ADH)
Lihat juga:
- Kejari Koordinasi dengan BPKP RI Finalisasi Audit Kerugian Negara Kasus Pengadaan Combine Harvester Sumbawa Barat
- Nilai Adipura Sumbawa Zona Hitam, Wabup Ansori Gaspol Benahi Kebersihan Kota
- Polres Lotim Gelar Operasi Ketupat 2026, Fokus Arus Mudik, Curanmor, dan Cuaca Buruk
- Operasi Ketupat 2026, Polres Lobar Siagakan 119 Personel dan Buka Layanan Penitipan Kendaraan Gratis
- Tujuh Sampel Suspek Campak di Sumbawa Tunggu Hasil Laboratorium, Dinkes Minta Orang Tua Disiplin Imunisasi
