Mataram (NTB Satu) – Badan Hukum dan Pengaduan Partai (BHP2) Demokrat NTB membuka posko pengaduan seputar pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Alasan dibangunnya posko tersebut, akibat banyaknya kisruh terkait dengan miliaran DAK yang terima Dikbud NTB, mulai dari dugaan adanya fee bagi-bagi proyek, hingga eksekusi pembangunan fisik yang molor.
Posko tersebut menerima pengaduan dari siapapun yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan DAK, mulai dari pihak sekolah hingga pekerja konstruksi di level terendah, atau tukang bangunan.
Mengingat, beberapa waktu lalu beredar isu bahwa gaji tukang bangunan yang mengerjakan sekolah dari proyek DAK belum dibayarkan.
“Kami menerima semua masukan dan informasi mengenai pelaksanaan DAK di nomor telepon 0878-6581-1223. Jadi kami akan mengawal proses DAK ini sebagaimana peraturan yang berlaku,” ujar Ketua BHP2 Demokrat NTB, Dr. Imam Sofian, SH.,MH., pada Jumat, 30 Desember 2022.
Berdasarkan temuan pihaknya, setidaknya ada 6 sekolah di NTB yang pembangunannya tidak bisa rampung hingga akhir kontak, yaitu 31 Desember 2022. Di antaranya SMAN 3 Praya, SMAN 1 Praya Barat, SMAN 2 Praya, SMAN 11 Mataram, SMAN 5 Mataram, dan SMKN 2 Lembar.
Beberapa sekolah yang disebutkan itu, saat ini masih berjibaku dengan proses pemasangan keramik, pemasangan jendela, pengecatan, hingga ada juga yang belum dipasangi atap.
Pihaknya khawatir, dengan proses yang terkesan mengejar deadline waktu akibat molornya eksekusi ini dapat merugikan pihak sekolah, terutama siswa. Sedangkan jika tidak selesai, kekhawatiran datang dari sebagian DAK yang mungkin saja bisa ditahan oleh Pemerintah Pusat.
“Setelah ini selesai juga akan tetap kami kawal, apakah mutu pekerjaan sesuai dengan standar,” imbuhnya.
Diketahui, Partai Demokrat merupakan salah satu partai pengusung pasangan Gubernur NTB yang menjabat saat ini, pada waktu pilkada lalu. Ditanya soal alasan Demokrat membuka posko pengaduan, Imam menyebut sebagai tanggung jawab moral.
“Kami sebagai partai pengusung Zul-Rohmi, ini sebagai tanggung jawab moral kami mengawal apa yang menjadi janji-janji politik Zul-Rohmi dulu. Karena itu kami buka posko pengaduan di luar jalur pemerintah,” pungkasnya.
Adapun nilai total DAK yang diterima Dikbud NTB pada tahun ini adalah Rp100 miliar lebih. Dana dengan jumlah fantastis tersebut mengakomodir pembangunan puluhan SMA dan SMK di NTB.(RZK)
