Mataram (NTB Satu) – Saat aksi demonstrasi di Kantor DPRD NTB pada Selasa, 27 September 2022 selain menolak kenaikan harga BBM, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat juga menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.
Presiden Jokowi dianggap sudah tidak mampu mengakomodir kepentingan rakyat, karena harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya terus melambung.
“Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari masa jabatan, jika tidak lagi mampu mengakomodir kepentingan rakyat,” bunyi tuntutan terakhir dalam seruan aksi tersebut.
Selain itu, DPRD NTB juga dituntut untuk mengatensi dengan serius tuntutan-tuntutan serupa pada aksi unjuk rasa yang lalu. Terutama, hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Pemerintah Pusat untuk mengabulkan tuntutan tersebut.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda membeberkan kepada massa aksi, bahwa semua tuntutan yang sudah dikirimkan ke Pusat belum ada yang direspons oleh Presiden Jokowi.
“Mengenai tuntutan yang sudah kami sampaikan, Presiden Jokowi sampai saat ini belum memberi respons,” ujar Isvie di tengah kerumunan mahasiswa.
Isvie juga menuturkan, bahwa pihaknya akan segera mendesak Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah untuk bergerak cepat menstabilkan harga bahan kebutuham pokok di seluruh penjuru NTB. Hal itu menjadi salah satu tuntutan aksi di antara enam tuntutan lainnya.
Mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus dari dua pulau di NTB itu juga menyampaikan beberapa tuntutan yang tidak kalah mendesak, seperti menjamin kesejahteraan kelompok kerah biru, meminta Pusat untuk menunda pembangunan proyek strategis yang tidak mengawal kepentingan rakyat kecil, dan supaya pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani sekaligus memberantas mafia pupuk yang ada di NTB. (RZK)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
