Mataram (NTB Satu) – Presiden RI Joko Widodo berpesan kepada seluruh kepala daerah termasuk Gubernur NTB untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat pasca-harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dinaikkan.
Setelah BBM naik, Jokowi menyatakan bahwa kenaikan biaya transportasi dan bahan kebutuhan pokok masyarakat juga ikut serta naik. Selain itu, angka kemiskinan dapat meningkat. Kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan mendongkrak inflasi hingga 1,8%.
Oleh karena itu, Presiden berpesan agar senantiasa hati-hati dalam mengendalikan inflasi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah melaksanakan secara simbolik gerakan pengendalian inflasi pangan. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB pun telah melakukan Operasi Pasar Murah serta penetrasi pasar terhadap harga bahan pangan yang bergejolak.
“Kami akan menyiasati agar tren kenaikan inflasi jangan sampai tidak terkendali. NTB memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang siap bekerja untuk mengendalikan inflasi,” ujar Gita, Selasa, 13 September 2022.
Pemprov NTB menyatakan akan menuruti saran dari Pemerintah Pusat. Pemprov NTB akan terus mengawasi situasi dan kondisi terbaru penyebab inflasi.
“Kemudian, gerakan-gerakan yang dimulai dari sektor hulu hingga hilir bakal terus diberlakukan. Pada Juli 2022, inflasi NTB mencapai 6,58 persen, hingga Agustus 2022, telah turun menjadi 5,58 persen,” ungkap Gita.
Mengenai faktor penyebab kenaikan inflasi, Gita menyebutkan terdapat beberapa hal yang turut mempengaruhi. Salah satunya adalah kebutuhan yang meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan. Oleh karena itu, Pemprov NTB tetap memperhatikan kemudian mendata kontributor-kontributor yang paling sering membuat inflasi naik.
“Kemudian, dari hal tersebut, kami akan menyiapkan sejumlah siasat. Ketika cabai menjadi kontributor utama kenaikan inflasi, maka kami akan tanam tanaman bercita rasa pedas tersebut,” pungkas Gita. (GSR)
