NTB

Angka Stunting di NTB Masih Tinggi, Menko PMK-RI Sarankan Pemda Perkuat Usaha

Mataram (NTB Satu) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) punya permasalahan serius tingginya kasus stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK-RI), Muhadjir Effendy menyarankan pemerintah daerah (Pemda) memperkuat usaha menurunkan angka stunting.

NTB merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi kasus stunting cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi kasus stunting di NTB mencapai angka 33,49 persen.

Berdasarkan input data lewat sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2021, angka stunting di NTB mencapai 21,43 persen.

Berdasarkan temuan terbaru data e-PPGBM per 4 Juli 2022, kasus stunting di NTB turun menjadi 18,88 persen. Hal tersebut setara dengan 81.015 penderita.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy yang menyempatkan diri berkunjung ke NTB pada Kamis, 8 September 2022, membenarkan bahwa capaian stunting di Bumi Gogo Rancah (Gora) memang cukup tinggi.

“Selain mengurusi beberapa hal, saya berkunjung memang dalam rangka turut mengecek penanganan stunting di NTB,” ujar Muhadjir, ditemui NTB Satu di Kampus II UIN Mataram, Kamis, 8 September 2022.

Muhadjir mengimbau agar pemerintah terkait membuat usaha lebih keras agar target penderita stunting pada tahun 2024 dapat tercapai, yakni sebesar 14 persen.

“Yang saya maksud usaha lebih keras adalah pemanfaatan dan pengerahan berbagai komponen yang memang memiliki anggaran khusus di tingkat kementerian dan pemerintah daerah yang punya tugas memperbaiki kualitas hidup manusia,” ujar Muhadjir.

Selain memanfaatkan anggaran di tingkat kementerian, dana pada tingkat Pemerintah Daerah, baik Provinsi mau pun Kabupaten dan Kota, juga perlu digunakan untuk pencegahan stunting secara lebih masif.

“Saya kira, organisasi-organisasi lembaga swadaya masyarakat pun perlu ikut memperhatikan isu pencegahan stunting,” papar Muhadjir.

Di tingkat Pemerintah Pusat, Muhadjir menerangkan bahwa anggaran untuk pencegahan stunting selalu tersedia dan cukup melimpah. Namun, menyiapkan strategi yang tepat adalah tantangan yang mesti sama-sama dirumuskan.

Disinggung mengenai Pemerintah Daerah yang dinilai masih abai memperhatikan masalah pencegahan stunting, Muhadjir membantah hal tersebut. Menurutnya, langkah Pemerintah Provinsi NTB sudah cukup masif.

“Ke depannya, setelah bicara dengan Pak Gubernur, saya akan membuat agenda ke NTB lagi untuk membahas pencegahan stunting secara lebih khusus,” pungkas Muhadjir. (GSR)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button