Mataram (NTB Satu) – Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB mengalami penurunan dari periode September 2021 ke Maret 2022. Jumlah penurunannya sebanyak 3,36 ribu orang.
Dalam keterangan yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin di kantornya Jumat 15 Juli 2022, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 731,940 orang, berkurang 3,360 orang terhadap bulan September 2021 dan berkurang 14,720 orang terhadap Maret 2021.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 14,54 persen, turun menjadi 14,10 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 13,12 persen, naik menjadi 13,24 persen pada Maret 2022. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 5,83 ribu orang (dari 387,67 ribu orang pada September 2021 menjadi 381,84 ribu orang pada Maret 2022).
Penurunan angka kemiskinan NTB dari periode September 2021 ke Maret 2022 ini, kata Wahyudin masih terbilang kecil, hanya 0,15 poin. Masih bisa diturunkan lebih banyak lagi jumlah penduduk miskinnya.
Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 2,450 orang (dari 347,640 orang pada September 2021 menjadi 350,090 orang pada Maret 2022.
Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp459.826,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp342.789,- (74,55 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.038,- (25,45 persen).
Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,373. Angka ini menurun 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,381.
Secara umum, penurunan angka kemiskinan NTB dipengaruhi karena peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai dampak baik dari turunnya angka pengangguran di NTB pada Februari 2021 ke Februari 2022.
Yang penting menjadi catatan adalah, naiknya angka kemiskinan di pedesaan. Dipengaruhi karena rendahnya harga-harga hasil komoditas pertanian.
“Seperti tomat yang turun harga pada Maret. Ini kondisi Maret lho ya, kalau sekarang harga-harga komoditas sudah naik,” jelas Wahyudin.
Untuk menekan angka kemiskinan pedesaan ini, lanjut Wahyudin, pengeluaran penduduk pedesaan ditekan dengan cara memperbanyak bantuan-bantuan sosial misalnya PKH, atau BPNT.
“Perbanyak Bansos, supaya pengeluaran masyarakat pedesaan terbantu,” imbuhnya.
Selain itu, siapkan lapangan pekerjaan. Tentu tidak serta merta hal ini bisa dilakukan. Caranya, berikan pelatihan secara internsif kepada masyarakat pedesaan untuk kegiatan ekonomi produktif. Misalnya pelatihan berwirausaha seperti perbengkelan, tata boga dan lainnya.Tidak sampai di situ, fasilitas kemudahan mendapatkan modal kerja.
“Jangan sampai setelah dilatih, tidak diberikan modal. Apa mau dipakai berusaha kalau hanya sekedar keterampilan. Latih dia menjadi tukang bengkel misalnya, fasilitasi modal, kalau sudah buka bengkel, otomatis dia akan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Dengan demikian masyarakat pedesaan akan mejadi produktif. Gerakan dana desa juga untuk kegiatan kegiatan yang mendukung produktifitas masyarakat pedesaan,” demikian Wahyudin.(ABG)
